Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pj Gubernur Pengganti Ganjar, Jokowi: Paling Lambat Minggu Ini Kita Putuskan

Kompas.com - 30/08/2023, 13:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penjabat (pj) Gubernur Jawa Tengah yang akan menggantikan Ganjar Pranowo akan segera diputuskan paling lambat pekan ini.

Hal itu disampaikan Presiden menanggapi akan habisnya masa jabatan Gubernur Ganjar Pranowo pada 5 September 2023.

Menurut Jokowi, saat ini nama-nama kandidat PJ Gubernur Jawa Tengah belum masuk kepadanya.

"Belum, belum masuk ke meja saya. Nanti lewat mekanisme tim penilaian akhir (TPA). Belum," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai mengunjungi SMKN Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/8/2023) sebagaimana dilansir siaran langsung YouTube KompasTV.

Baca juga: Pj Gubernur Banten Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Dapat Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat

"Ya paling lambat Minggu ini mungkin kalau sudah masuk ke meja saya nanti kita putuskan," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo dan wakilnya, Taj Yasin dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 2018 lalu.

Keduanya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Pilkada Jawa Tengah 2018.

Saat itu Ganjar terpilih untuk yang kedua kalinya memimpin Jawa Tengah. Ganjar dan Taj Yasin diusung oleh empat parpol yakni PDI-P, PPP, Nasdem, dan Demokrat.

Baca juga: Pj Gubernur Banten Minta Pabrik Pasang Scrubber di Cerobong Asap

Adapun selain Ganjar, ada 9 gubernur lain yang akan habis masa jabatannya pada September 2023.

Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Lalu ada pula Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan sebelumnya mengatakan, pihaknya saat ini sedang menghimpun nama-nama yang akan dijadikan kandidat penjabat (pj) gubernur.

Kemendagri sudah meminta usulan nama kandidat PJ gubernur dari DPRD provinsi maupun pemerintah pusat.

Benny menuturkan, setelah nama-nama akan dilakukan pembahasan awal untuk memastikan kandidat mana yang memenuhi syarat sebagai pj gubernur.

Sebab, kata dia, ada sejumlah syarat untuk menjadi pj gubernur.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com