Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Partai Masih Cari Format Koalisi, Calonnya Belum Jelas, Kita Amati Saja Dulu...

Kompas.com - 29/08/2023, 13:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini partai politik masih mencari format koalisi.

Menurut dia, hal itu terlihat dari belum jelasnya calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi para bakal calon presiden (capres) yang sudah dideklarasikan sejumlah partai politik

"Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas, ada enggak ? Belum jelas, kok malah dijawab," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Kongres Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) 2023 yang digelar di Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana dilansir siaran YouTube Podcast JAMAN, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Singgung soal 2024, Jokowi: Atraksinya Belum Selesai, Partai Masih Ngalor-ngidul

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan bahwa untuk urusan 2024, semua pihak tidak perlu terburu-buru.

Menurut Presiden, sebaiknya saat ini semua fokus bekerja untuk kondisi ekonomi negara yang lebih baik.

Sebab, situasi politik nasional pun masih belum jelas karena banyaknya atraksi politik.

"Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana-sini, saya melihat masih, saya engga tahu, ini partai ini ke sana, partai ini ke sini, ini partai ini ke sana, partai ini ke sini. Ini masih, masih ngalor-ngidul," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube akun Podcast JAMAN, pada Selasa.

Kepala Negara kembali menekankan bahwa masyarakat maupun pemerintah harus tetap giat bekerja.

Baca juga: Kunjungi Pekalongan, Jokowi Akan Buka Muktamar Sufi Internasional 2023

Dengan begitu, perekonomian menjadi lebih produktif.

"Sudah. Ke situ saja sudah. Setuju enggak?" kata Jokowi yang disambut pernyataan setuju dari hadirin.

Jokowi juga berpesan, untuk urusan politik menjelang 2024, sebaiknya jangan sampai menggangu stabilitas ekonomi nasional.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia juga masih penuh ketidakpastian.


Jika ekonomi nasional terganggu, menurut Jokowi, kadang pemerintah sulit untuk mengembalikan ke kondisi lebih baik.

"Saya selalu menyampaikan jangan sampai urusan politik, di 2024 itu mengganggu stabilitas ekonomi kita. Karena kalau terganggu, dalam posisi dunia sulit itu kadang-kadang, mengembalikannya akan sangat sulit," kata Jokowi.

"Kadang-kadang. Bisa saja betul-betul sulit. Tapi kadang-kadang bisa menyulitkan kita," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com