KPK Ungkap Anggaran dan Program Pengentasan Kemiskinan Pemda Kerap Meleset

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut pemerintah pusat berdebat alot mencari penyebab angka kemiskinan ekstrem sulit ditekan.

Namun, kata Pahala, pihaknya belakangan mengetahui ternyata pemerintah daerah (Pemda) hanya menganggarkan sedikit uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

Pernyataan tersebut disampaikan Pahala saat menyoroti anggaran sejumlah pemerintah kabupaten (Pemkab) dengan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dengan prosentase minim.

“Di pusat sibuk berdebat kenapa kemiskinan ekstrem susah turun, berdebat data, ternyata Pemda menganggarkan sedikit,” ujar Pahala saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/8/2023).

“Kalau cukup, isi anggaran enggak relevan dengan programnya,” tambahnya.

Baca juga: KPK: Realisasi Anggaran Stunting yang Dikeluhkan Presiden Jokowi Bisa Dimonitor dengan SIPD

Dalam data yang dihimpun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang Pahala kirimkan, Kabupaten dengan persentase anggaran untuk kemiskinan ekstrem terkecil adalah Pemkab Cirebon, Jawa Barat.

Pemkab Cirebon hanya mengalokasikan dana untuk Kemiskinan Ekstrem Rp 115.888.621.125 atau Rp 115 miliar dengan total belanja Rp 7.150.329.798 atau 1,62 persen.

Kemudian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hanya berbelanja untuk kemiskinan ekstrem Rp 1.990.215.976.198 dengan anggaran kemiskinan ekstrem Rp 53.342.207.609 atau 2,68 persen.

Lalu, Kota Dumai, Riau membelanjakan Rp 1.211.497.928.282 dari anggaran untuk kemiskinan ekstrem Rp 35.777.702.554 atai 2,95 persen.

Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat membelanjakan Rp 983.514.549.013 dari anggaran kemiskinan eksteem Rp 38.880.989.610 atau 3,95 persen.

Baca juga: Pemkab Garut Anggarkan Dinas Luar Negeri Rp 784 Juta untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem, KPK: Urusannya Apa?

Selanjutnya, Kabupaten Maybrat hanya membelanjakan Rp 1.219.694/193.964 dengan anggaran untuk menangani kemiskinan ekstre Rp 48.770.873.600 atau 4,03 persen.

Selain itu, Pahala juga menyoroti sejumlah pemkab yang tidak mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) individu dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Kabupaten CIrebon misalnya, hanya menganggarkan dana untuk mengentas kemiskinan ekstrem Rp 115.888.621.125.

Dari jumlah itu,  sebanyak Rp 13.098.959.000 di antarnya digunakan untuk belanja barang dan jasa.

Kemudian, Rp 1.581.225.000 untuk honorarium, Rp 3.239.147.285 untuk belanja alat kantor, perjalanan dinas Rp 4.061.992.400, dan belanja makan minum rapat Rp 1.873.843.00.

Baca juga: KPK Duga Data Penerima Bansos Beras Kemensos Dimanipulasi