Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengaku Baru Tahu Nama Koalisi Indonesia Maju, Muhaimin: Saya Akan Lapor ke Partai Dulu

Kompas.com - 28/08/2023, 22:45 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku baru tahu jika ada perubahan nama koalisi.

Sebelumnya, PKB dan Gerindra telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Namun, dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023) malam, Prabowo mengumumkan nama baru menjadi Koalisi Indonesia Maju.

“Ya saya baru dikasih tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya tadi Koalisi Indonesia Maju,” ujar Muhaimin.

Baca juga: Prabowo: Cari Wapres Tidak Ringan, Bisa Enggak Kita Ubah Jadi 4?

“Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya enggak tahu, saya akan melapor ke partai dulu,” katanya lagi.

Sebelumnya, Prabowo menuturkan bahwa diskusi soal penentuan nama koalisi yang baru memang dilakukan dengan singkat sebelum acara HUT ke-25 PAN dimulai.

Momen itu dibahas oleh Prabowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Sementara itu, dalam perayaan HUT ke-25 PAN itu, Muhaimin datang terlambat.

Namun, Muhaimin tidak merasa dikesampingkan dalam proses penentuan nama Koalisi Indonesia Maju.

“Oh enggak, enggak terlalu penting, yang penting saya harus mempertanggung jawabkan ke partai saya,” ujarnya.

Baca juga: Koalisi Prabowo Pakai Nama Indonesia Maju, PAN Akui untuk Lanjutkan Jokowi

Terakhir, pria yang karib disapa Cak Imin menekankan belum bisa mengatakan sepakat atas pemilihan nama baru koalisi.

“Ya saya kan enggak punya hak untuk setuju atau enggak setuju,” katanya.

Untuk diketahui, KKIR dibentuk oleh Gerindra dan PKB pada 18 Juni 2022.

Salah satu poin kesepakatannya adalah penentuan bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) dilakukan oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar selaku ketua umum masing-masing partai.

Baca juga: Promosikan Erick Thohir Jadi Bakal Cawapres Prabowo, Zulhas: Mesti Restu dari Cak Imin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com