Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Prabowo Pakai Nama Indonesia Maju, PAN Akui untuk Lanjutkan Jokowi

Kompas.com - 28/08/2023, 22:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengakui bahwa koalisi pendukung bakal calon presiden Prabowi Subianto menggunakan nama Koalisi Indonesia Maju untuk melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

'Indonesia Maju' sebelumnya merupakan nama koalisi partai politik pendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019 yang kemudian diadopsi menjadi nama kabinet.

"Ya memang ini kelanjutan daripada apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi," mata Zulkifli Hasan seusai acara HUT ke-25 PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Mengaku Belajar dari Jokowi, Prabowo: Soal Politik, Tanya Beliau

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyebutkan bahwa partai-partai politik pendukung Prabowo juga merupakan pendukung Jokowi dan kini punya kursi di kabinet.

Ketua Umim Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Prabowo yang merupakan ketua umum Partai Gerindra menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Sementara, Zulhas adalah Menteri Perdagangan, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa menempatkan sejumlah kadernya di kabinet.

"Jadi ini melanjutkan apa yang sudah dibangun dilaksanakan Pak Jokowi," kata Zulhas.

Baca juga: Akui Lapor Jokowi Saat Berkoalisi Usung Prabowo, Zulhas: Tapi Tidak Ada Arahan

Zulhas pun mengakui bahwa Koalisi Indonesia Maju menandakan akhir dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

KKIR adalah koalisi yang dibentuk oleh Partai Gerindra dan PKB untuk mendukung Prabowo, belakangan Golkar dan PAN masuk ke koalisi itu.

Sementara itu, Golkar dan PAN sebelumnya membentuk Koalisi Indonesia Bersatu dengan Partai Persatuan Pembangunan yang memilih mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

"Ya sudah, namanya (Koalisi) Indonesia Maju, kan jadi satu sudah, jadi satu semuanya kan," kata Zulhas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com