Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kukuhkan KDEKS 5 Provinsi, Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Semakin Berkembang

Kompas.com - 28/08/2023, 15:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kepulauan Bangka Beiltung, dan Nusa Tenggara Barat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Ma'ruf meyakini, KDEKS yang kini sudah tersebar di 22 dari 38 provinsi se-Indonesia bakal mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah.

"Melalui KDEKS yang saat ini telah terbentuk di 22 provinsi, saya optimistis sektor-sektor unggulan di daerah akan semakin tergali dan berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi wilayah, serta pada gilirannya sanggup menyangga ketahanan ekonomi nasional," kata Ma'ruf, Senin siang.

Baca juga: Naik Kereta Api, Wapres Maruf Amin Kunjungan Kerja ke Cirebon

Ma'ruf menuturkan, berdasarkan laporan yang ia terima, ekonomi dan keuangan syariah di lima provinsi di atas sudah berkembang dengan baik.

Beberapa indikatornya adalah penguatan implementasi digitalisasi pada perbankan syariah, sinergi perbankan syariah dengan sektor pertanian dan pariwisata, pengembangan kawasan industri halal, dan rumah sakit syariah.

Ma'ruf juga mengeklaim ekonomi dan keuangan syariah berkembang baik di tingkat nasional, ditandai dengan peningkatan kinerja sektor pariwisata ramah muslim, makanan dan minuman halal, serta rantai pasok halal.

Selain itu, Indonesia juga menerima penghargaan Islamic Development Bank atas inovasi penerbitan sukuk wakaf secara online. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih peringkat pertama destinasi wisata halal terbaik dunia pada Global Muslim Travel Index 2023.

"Berbagai capaian ini patut menjadi pemacu semangat untuk terus mengakselerasi pertumbuhan positif ekonomi dan keuangan syariah, mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata dia.

Baca juga: Maruf Amin Sebut Rancangan Perpres tentang Publisher Right Sudah di Meja Jokowi

Ma'ruf pun berpesan kepada KDEKS yang baru dilantik untuk segera menyusun program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara inovatif, terarah, dan terukur.

Ia mengatakan, KDEKS harus mencermati dan mengenali potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah di masing-masing daerah.

"Saya minta ada program quick wins yang ditetapkan tiap daerah, serta diselaraskan dengan program strategis pada tingkat pusat. KNEKS agar memandu dan memastikan proses ini berjalan baik," kata Ma'ruf.

Beberapa program tersebut misalnya percepatan sertifikasi halal produk UMK, sertifikasi halal Rumah Potong Hewan, serta peningkatan literasi maupun inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Nasional
3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

Nasional
ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

Nasional
Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com