Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarif LRT Jabodebek Rp 5.000 Selama September, Setelah Itu Maksimal Rp 20.000

Kompas.com - 28/08/2023, 12:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muhammad Risal Wasal mengatakan, tarif Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) sebesar Rp 5.000 berlaku selama September 2023.

Setelahnya, tarif LRT akan menyesuaikan jarak tempuh perjalanan masing-masing penumpang.

Hal tersebut sesuai dengan pemberian public service obligation (PSO) sebagai subsidi tarif LRT.

Baca juga: Kereta Masih Kurang, Penumpang Harus Tunggu hingga 20 Menit untuk Naik LRT Jabodebek

"(Tarif) LRT Rp 5.000 selama September. Setelah itu, maksimal Rp 20.000 bukan Rp 5.000 lagi, tetapi menyesuaikan jarak (tempuh) dan maksimal Rp 20.000," ujar di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Meski demikian, kata Risal, besaran tarif maksimal Rp 20.000 juga merupakan hasil subsidi oleh pemerintah.

Namun, dia enggan menjelaskan berapa persentase perbedaan PSO untuk tarif LRT Rp 5.000 dan Rp 20.000.

Risal hanya mengakui besaran PSO untuk tarif Rp 5.000 diakuinya besar.

Baca juga: Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi, Menhub: Berkat Beliau, Kita Mengoperasikan LRT Jabodebek

"Besarlah pastinya kan, kan bisa diitung yang kalau Rp 5.000. Terlepas dari itu yang penting masyarakat bisa naik kereta api aman, murah, lancar," jelasnya.

Namun, ia menyebutkan bahwa pagu subsidi tarif LRT sebesar Rp 66 miliar untuk operasional sejak saat ini hingga satu tahun mendatang.

Sebelumnya, pada Senin pagi, Presiden Joko Widodo meresmikan moda transportasi kereta api ringan LRT Jabodebek di Stasiun LRT Cawang BNN, Jakarta Timur.

Presiden menyebutkan, LRT sepanjang 41,2 kilometer tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran Rp 32,6 triliun.

Baca juga: Kereta Masih Kurang, LRT Jabodebek Hanya Beroperasi sampai Pukul 20.00 Selama Dua Pekan ke Depan

"Hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan, baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 kilometer dan menghabiskan anggaran Rp 32,6 triliun," ujar Jokowi.

Kehadiran LRT ini melengkapi deretan moda transportasi massal yang dibangun oleh pemerintah di ibu kota dan sekitarnya setelah Moda Raya Terpadu (MRT), Kereta Rel Listrik (KRL), TransJakarta, hingga kereta bandara.

Presiden Jokowi berharap dengan hadirnya moda-moda transportasi massal tersebut, masyarakat bisa beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal sehingga bisa mengurangi kemacetan di ibu kota dan sekitarnya.

Baca juga: Sudah Diresmikan Jokowi, LRT Jabodebek Belum Beroperasi Penuh, Hanya sampai 20.00 WIB

LRT Jabodebek sendiri memiliki 18 stasiun dalam dua rute pelayanan, yakni Cibubur Line dan Bekasi Line.

Cibubur Line melayani perjalanan dari Stasiun Harjamukti di Depok, Jawa Barat, menuju Stasiun Dukuh Atas di Jakarta dan melintasi 12 stasiun pemberhentian dengan jarak tempuh 24,3 kilometer.

Sementara itu, Bekasi Line melayani perjalanan dari Stasiun Jati Mulya di Kabupaten Bekasi menuju Stasiun Dukuh Atas dan melintasi 14 stasiun pemberhentian dengan jarak tempuh 27,3 kilometer.

Baca juga: Sudah Diresmikan Presiden Jokowi, LRT Jabodebek Baru Bisa Dinaiki Masyarakat Pukul 14.00 WIB

Kepala Negara pun berharap masyarakat bisa berbondong-bondong menggunakan moda transportasi LRT, terutama bagi mereka yang berada di sekitar Cibubur, Bekasi, dan sekitarnya.

"Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi," ungkap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com