Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi PPP yang Dekati PKS-Demokrat, Anies Yakin Koalisi Solid

Kompas.com - 25/08/2023, 23:59 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan tak khawatir dengan langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendekati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Pendekatan itu muncul untuk mendorong wacana memasangkan Sandiaga Uno dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kita sudah melampaui itu semua,” ujar Anies di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/8/2023).

Ia mengungkapkan, pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan simbol bahwa KPP akan tetap mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Setelah SBY, Anies Bakal Temui Ketua Majelis Syuro PKS Besok Pagi

“(KPP) solid. Tanda-tanda apalagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Sudah cukup,” ucap dia.

Meski begitu, Anies mengungkapkan bahwa pertemuan dengan SBY tak lagi membahas soal penentuan bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Namun, SBY banyak memberikan pesan agar KPP siap menghadapi pilpres mendatang.

“Tadi kami semua mencatat dengan amat serius dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi terkini,” imbuh dia.

Baca juga: Bertemu 2 Jam Lebih, Anies Mengaku Dapat Beberapa Catatan dari SBY

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono tak menampik adanya wacana tersebut.

Ia juga mengaku terus menjalin hubungan baik dengan Partai Demokrat.

Sementara itu, dikutip dari Kompas.id, politisi PKS Nasir Djamil mengatakan tak ada yang salah dengan menduetkan Sandiaga dan AHY.

“Semua partai, kan, sedang berkomunikasi dengan koalisi yang sudah dibentuk. Jadi, dalam pandangan saya, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja punya keinginan (menduetkan Sandiaga-AHY) seperti itu,” paparnya.

“Tetapi, ya, harus lihat realitas yang ada di depan mata. Jangan sampai nanti seperti kata pepatah, seperti pungguk merindukan rembulan, ya,” ucap Nasir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com