Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Didesak Umumkan Status Caleg Mantan Terpidana Korupsi

Kompas.com - 25/08/2023, 21:39 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) didesak untuk segera mengumumkan ke publik status calon legislatif (caleg) yang merupakan mantan terpidana korupsi.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, KPU terkesan menutup-nutupi status para mantan terpidana korupsi. Padahal, Ketua KPU pernah menjanjikan akan mengumumkannya.

"Ini terkonfirmasi dari pernyataan salah satu anggotanya yaitu Idham Holik yang menyatakan bahwa tidak ada perintah dalam Undang-undang untuk mengumumkan status mantan terpidana para bakal calon legislatif," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/8/2023).

"Pernyataan ini justru bertolak belakang dengan janji ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari yang pada akhir Juli lalu menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi yang didaftarkan sebagai bacaleg akan diumumkan saat penetapan DCS (daftar caleg sementara)," ujarnya lagi.

Baca juga: Kata Mendagri soal Banyak Menteri Nyaleg di Pemilu 2024 padahal Masih Menjabat

Menurut ICW, masyarakat akan kesulitan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS jika KPU tidak menyertakan status mantan terpidana korupsi tersebut.

Terlebih, Kurnia mengatakan, informasi mengenai daftar riwayat hidup para bakal caleg juga tidak disampaikan di laman KPU.

"Padahal hasil survei jajak pendapat yang dipublikasikan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 90,9 persen responden tidak setuju mantan napi (narapidana) korupsi maju sebagai caleg dalam Pemilu," katanya.

Kurnia mengatakan, pada Pemilu 2019 lalu langkah KPU sudah sangat progresif karena mengumumkan daftar nama caleg yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi.

Baca juga: Pakar Nilai Permintaan Jaksa Agung untuk Tunda Pemeriksaan Capres-Caleg Tidak Tepat

Oleh karena itu, langkah KPU saat ini yang belum mengumumkan status caleg mantan terpidana korupsi dinilai sebagai sebuah kemunduran dan tanda tak memiliki komitmen antikorupsi.

"Ketidakberanian KPU RI ini semakin menambah rentetan kontroversi sejak awal penyelenggaraan tahapan pemilu. Atas sejumlah persoalan ini Indonesia Corruption Watch mendesak agar KPU RI segera mengumumkan nama bacaleg, baik tingkat DPRD kota/kabupaten/provinsi, DPR RI, dan DPD RI yang berstatus sebagai mantan koruptor," ujar Kurnia.

Diketahui, ICW sendiri telah merilis 12 nama caleg mantan terpidana korupsi sebagai berikut:

Tingkat pencalonan DPR-RI:

  1. Abdillah dari Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 1 dengan nomor urut 5. Sebelumnya, ia pernah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
  2. Abdullah Puteh dari Partai Nasdem untuk Dapil II Aceh dengan nomor urut 1. Ia adalah mantan terpidana korupsi pembelian unit helikopter saat menjadi Gubernur Aceh
  3. Susno Duadji dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Sumatera Selatan II nomor urut 2. Purnawirawan Komisaris Jenderal Polisi ini pernah dipenjara dalam kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari
  4. Nurdin Halid dari Golkar untuk Dapil Sulawesi Selatan II dengan nomor urut 2. Politikus senior Golkar ini pernah masuk bui karena kasus distribusi minyak goreng Bulog
  5. Rahudman Harahap dari Nasdem untuk Dapil Sumatera Utara I dengan nomor urut 4. Ia pernah dipenjara karena korupsi dana tunjangan aparat Desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan
  6. Al Amin Nasution dari PDI-P untuk Dapil Jawa Tengah VII nomor urut 4. Caleg partai berlambang banteng ini pernah masuk bui karena menerima suap dari Sekda Kabuaten Bintan, Kepulauan Riau, untuk memuluskan proyek alih fungsi hutan lindung
  7. Rokhim Dahuri dari PDI-P untuk Dapil Jawa Barat VIII dengan nomor urut 1. Ia mantan terpidana korupsi terkait kasus dana nonbujeter Dapertemen Kelautan dan Perikanan.

Pencalonan DPD-RI:

  1. Patrice Rio Capella untuk Dapil Bengkulu nomor urut 10. Ia mantan terpidana korupsi karena menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumatera Utara
  2. Dody Rondonuwu Dapil Kalimantan Timur nomor urut 7. Ia pernah dinyatakan terbukti korupsi dana asuransi 25 orang anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 saat menjadi anggota DPRD daerah tersebut
  3. Emir Moeis Dapil Kalimantan Timur nomor urut 8. Ia pernah dihukum karena kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Tarakan, Lampung tahun 2004
  4. Irman Gusman Dapil Sumatera Barat nomor urut 7. Ia terpidana kasus suap impor gula oleh Perum Bulog
  5. Cinde Laras Yulianto untuk Dapil Yogyakarta nomor urut 3. Ia pernah dipenjara karena maling dana purna tugas Rp 3 miliar.

Baca juga: Marak Kerabat Pejabat Jadi Caleg 2024, Bolehkah Menurut Aturan?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Marak Judi "Online", Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Nasional
Paparkan Bahaya Dampak Judi 'Online', Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Nasional
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Nasional
Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Nasional
Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Nasional
Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Nasional
TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

Nasional
PSI Dukung Maidi-Bagus Maju Pilkada Kota Madiun 2024

PSI Dukung Maidi-Bagus Maju Pilkada Kota Madiun 2024

Nasional
LPSK Minta Tambah Anggaran untuk 2025, dari Rp 229,4 Miliar Jadi Rp 441,3 Miliar

LPSK Minta Tambah Anggaran untuk 2025, dari Rp 229,4 Miliar Jadi Rp 441,3 Miliar

Nasional
Datangi KY, Pengacara Pegi Setiawan Minta Sidang Praperadilan Diawasi

Datangi KY, Pengacara Pegi Setiawan Minta Sidang Praperadilan Diawasi

Nasional
Menag: Fasilitas Jemaah Haji di Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

Menag: Fasilitas Jemaah Haji di Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

Nasional
SYL Memohon Buka Blokir Rekening, Sebut untuk Nafkahi Keluarga

SYL Memohon Buka Blokir Rekening, Sebut untuk Nafkahi Keluarga

Nasional
Soal Insentif Bagi Perusahaan yang Beri Cuti Sesuai UU KIA, Ketua Panja: Lihat Kemampuan Negara

Soal Insentif Bagi Perusahaan yang Beri Cuti Sesuai UU KIA, Ketua Panja: Lihat Kemampuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com