Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Jangan Sampai Ada Dalil Seolah-olah Ekonomi Maju, Harus Menerima Demokrasi Terseok

Kompas.com - 24/08/2023, 23:51 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap tak ada lagi dalil politik yang memisahkan antara kemajuan perekonomian dan perkembangan demokrasi.

Begitu juga dengan dalil keamanan dan ketertiban suatu bangsa harus menghentikan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Hal itu dia sampaikan dalam pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki dalam acara "Bicara Budaya Kini dan Nanti" Kamis (24/8/2023).

Mulanya, SBY memberikan pengantar tentang mitos dan budaya yang dilekatkan oleh bangsa Asia khususnya Asia Selatan.

Baca juga: Lukisan SBY Dibeli Anak Buahnya Sendiri Seharga Rp 510 Juta

Dia menyebut dua mitos dari lima mitos adalah tentang ekonomi yang tak bisa beriringan dengan demokrasi dan ketertiban yang tak bisa beriringan dengan kebebasan.

"Ada dua mitos, ini belum lama sebetulnya menghinggapi cara berpikir kita, bangsa Indonesia. Karena muncul atau lahir pada masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ini tentang pembangunan," kata SBY.

Mitos itu mengatakan, agar bangsa berkembang termasuk Indonesia jika ingin membangun kesejahteraan harus sejalan dengan membangun ekonomi.

Baca juga: Mengintip Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan, Ada Apa Saja?

"Lupakan demokrasi, kalian harus memilih. Enggak mungkin dua-duanya kacau nanti nggak nyampai tujuannya. Ingin sejahtera ekonomi maju ya nomor duakan demokrasi. Itu mitos," imbuh dia.

"Mitos yang kedua ini soal keamanan nasional, kalau bangsa kita mau tentram, aman, stabil, ya kurangi kebebasan. Kontrol kebebasan seolah-olah kita harus memilih stabilitas dan keamanan yang baik atau kebebasan yang bisa merusak stabilitas dan keamanan," sambung SBY.

Namun zaman telah berubah, era telah berganti. Mitos yang dulunya sangat dipercaya pemerintahan Indonesia mulai ditinggali seiring dengan lahirnya era reformasi.

SBY yang pernah menjadi presiden dua periode itu merasa yakin ekonomi yang dimitoskan tak bisa beriringan dengan demokrasi bisa sebaliknya.

Hal itu, kata SBY, pernah dibuktikan dalam tahun-tahun kepemimpinannya, ekonomi tumbuh indeks demokrasi tak anjlok.

"Saya bisa berdebat dengan siapapun dengan negara manapun, pakar apapun, politisi manapun, bahwa kita bisa menghadirkan dua-duanya," katanya.

Dia percaya, mitos yang dulu sangat diyakini itu bisa dipatahkan dan jangan lagi terulang dibuat menjadi dalil politik agar demokrasi kembali terseok dan kebebasan jadi barang mewah lagi.

"Mitos-mitos yang lampau itu saya yakini bisa kita patahkan dan jangan sampai ada dalil politik apapun seolah-olah kita memilih kalau ekonomi maju harus menerima demokrasinya terseok, ataupun sebuah negara yang aman melupakan kebebasan," tutur SBY.

"Tidak harus begitu, karena kita pernah membuktikan ini semua bisa dihadirkan. Semoga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah, Indonesia bertambah maju, bertambah adil, bertambah damai dan bertambah demokratis," ungkap SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com