Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan Indonesia Belum Gabung Jadi Anggota BRICS

Kompas.com - 24/08/2023, 21:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia saat ini belum menjadi anggota baru dari organisasi BRICS.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada Kamis (24/8/2023).

"Untuk menjadi anggota baru dari BRICS suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu. Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis malam.

Presiden lantas menjelaskan mengapa surat keinginan untuk bergabung itu belum diserahkan oleh pemerintah Indonesia.

Baca juga: Ajak Negara Berkembang Bersatu, Jokowi: Hilirisasi Tidak Boleh Dihalangi

Menurutnya, pemerintah ingin mengkaji terlebih dulu tentang keanggotaan BRICS.

Selain itu, Indonesia juga akan mengkalkulasi mengenai berbagai hal terkait keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia tidak ingin terburu-buru bergabung menjadi anggota BRICS.

"Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dulu. Kita tidak ingin tergesa-gesa dan juga hubungan kita dengan lima negara anggota BRICS juga sangat baik dan terutama di bidang ekonomi," kata Jokowi.

Baca juga: Bicara di KTT BRICS, Jokowi: Saya Hadir Bukan Hanya sebagai Pemimpin Indonesia

BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Organisasi ini disebut-sebut tandingan dari blok negara-negara ekonomi maju G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris, Jepang, Kanada, dan Jerman.

Kedatangan Presiden Jokowi di KTT BRICS kali ini disebut atas undangan dari penyelenggara acara tersebut.

Dalam KTT pada Kamis, Presiden Jokowi sempat memberikan pidato singkatnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara menyinggung soal tatanan ekonomi dunia yang tidak adil bagi negara miskin dan berkembang.

"Yang Mulia, sebelum kita membahas berbagai kerja sama ada satu hal yang mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia," ujar Jokowi dilansir siaran langsung YouTube resmi The Presidency of Republic South Africa, Kamis.

Baca juga: Berbicara di KTT BRICS, Jokowi Singgung Tatanan Ekonomi Dunia yang Tak Adil

"Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan," katanya lagi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com