JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia saat ini belum menjadi anggota baru dari organisasi BRICS.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada Kamis (24/8/2023).
"Untuk menjadi anggota baru dari BRICS suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu. Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis malam.
Presiden lantas menjelaskan mengapa surat keinginan untuk bergabung itu belum diserahkan oleh pemerintah Indonesia.
Baca juga: Ajak Negara Berkembang Bersatu, Jokowi: Hilirisasi Tidak Boleh Dihalangi
Menurutnya, pemerintah ingin mengkaji terlebih dulu tentang keanggotaan BRICS.
Selain itu, Indonesia juga akan mengkalkulasi mengenai berbagai hal terkait keanggotaan dalam organisasi tersebut.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia tidak ingin terburu-buru bergabung menjadi anggota BRICS.
"Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dulu. Kita tidak ingin tergesa-gesa dan juga hubungan kita dengan lima negara anggota BRICS juga sangat baik dan terutama di bidang ekonomi," kata Jokowi.
Baca juga: Bicara di KTT BRICS, Jokowi: Saya Hadir Bukan Hanya sebagai Pemimpin Indonesia
BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Organisasi ini disebut-sebut tandingan dari blok negara-negara ekonomi maju G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris, Jepang, Kanada, dan Jerman.
Kedatangan Presiden Jokowi di KTT BRICS kali ini disebut atas undangan dari penyelenggara acara tersebut.
Dalam KTT pada Kamis, Presiden Jokowi sempat memberikan pidato singkatnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara menyinggung soal tatanan ekonomi dunia yang tidak adil bagi negara miskin dan berkembang.
"Yang Mulia, sebelum kita membahas berbagai kerja sama ada satu hal yang mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia," ujar Jokowi dilansir siaran langsung YouTube resmi The Presidency of Republic South Africa, Kamis.
Baca juga: Berbicara di KTT BRICS, Jokowi Singgung Tatanan Ekonomi Dunia yang Tak Adil
"Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan," katanya lagi.