Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbicara di KTT BRICS, Jokowi Singgung Tatanan Ekonomi Dunia yang Tak Adil

Kompas.com - 24/08/2023, 19:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Kamis (24/8/2023) sore waktu setempat.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyinggung soal tatanan ekonomi dunia yang tidak adil bagi negara miskin dan berkembang.

"Yang Mulia, sebelum kita membahas berbagai kerja sama ada satu hal yang mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia," ujar Jokowi dilansir siaran langsung YouTube resmi The Presidency of Republic South Africa, Kamis.

"Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Akan Jadi Pembicara di KTT BRICS Hari ini

Oleh karenanya, Presiden Jokowi mengajak negara-negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengajak agar negara berkembang menolak diskriminasi perdagangan.

"Hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerja sama yang setara dan inklusif," ujar Jokowi.

"BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil," katanya melanjutkan.

Baca juga: Bicara di KTT BRICS, Jokowi: Saya Hadir Bukan Hanya sebagai Pemimpin Indonesia

Lebih lanjut, Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini dunia seakan bergerak tanpa kompas yang jelas.

Di sisi lain, perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan. Kemudian, krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin.

Ditambah lagi, ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia.

"Dari pandemi (Covid-19) kita telah diajarkan bahwa krisis gobal tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan, kehadirannya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia. Melainkan, juga sebagai sesama pemimpin negara global south yang mewakili 85 persen populasi dunia.

Baca juga: Istana Jelaskan Kehadiran Jokowi di KTT BRICS Tak Ada Kaitannya dengan Status Keanggotaan Indonesia

Negara-negara global south, kata Jokowi, membutuhkan win-win formula dalam interaksi internasional.

"Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan Spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana solidaritas, soliditas dan kerja sama antar negara berkembang perlu terus diperkuat," katanya.

Untuk diketahui, BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Organisasi ini disebut-sebut tandingan dari blok negara-negara ekonomi maju yang tergabung dalam G7 beranggotakan Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris, Jepang, Kanada, dan Jerman.

Kedatangan Presiden Jokowi di KTT BRICS kali ini atas undangan dari penyelenggara acara tersebut.

Para pimpinan negara yang tergabung di BRICS pun telah hadir di lokasi dan memberikan pidatonya. Kecuali, Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengikuti KTT dan memberikan pidato secara virtual.

Baca juga: Bicara di KTT BRICS, Jokowi: Saya Hadir Bukan Hanya sebagai Pemimpin Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com