Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas PDI-P Berada di Puncak dengan 24,4 Persen

Kompas.com - 24/08/2023, 05:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, PDI Perjuangan tetap menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi bila pemilihan umum digelar saat survei dilaksanakan.

Menurut hasil survei, PDI-P memperoleh elektabilitas 24,4 persen, naik 1,1 persen dibandingkan hasil survei sebelumnya pada Mei 2023.

"Capaian suara PDI-P ini menegaskan tren kenaikan suara partai berlambang banteng itu di tengah ketatnya pergerakan koalisi parpol menjelang pendaftaran capres," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: 32 Persen Responden Tak Akan Pilih Capres yang Di-“endorse” Jokowi

Dukungan suara untuk PDI-P ini tercatat terus naik jika dirunut sejak Oktober 2022, bahkan mendekati raihan suara pada awal periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Situasi serupa dialami oleh Partai Gerindra yang duduk di posisi kedua dengan elektabilitas 18,9 persen, yang bertambah 0,3 persen dibandingkan hasil survei sebelumnya.

"Capaian suara survei kali ini menjadi yang tertinggi sejak Januari 2015. Jika ditarik garis tren, elektabilitas Gerindra naik cukup signifikan selama delapan tahun terakhir meski hal itu masih fluktuatif," tulis Litbang Kompas.

Menurut hasil survei, elektabilitas PDI-P dan Gerindra unggul jauh dibandingkan partai-partai lainnya.

Partai politik yang duduk di tempat ketiga, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tercatat memiliki elektabilitas 7,6 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Bertambah Signifikan jika Didukung Jokowi

PKB unggul sedikit dibandingkan Golkar yang punya elektabilitas 7,2 persen dan Partai Demokrat 7,0 persen.

Selanjutnya, terdapat Partai Keadilan Sejahtera (6,3 persen) dan Partai Nasdem (5,9 persen).

Adapun elektabilitas partai-partai lainnya tercatat berada di bawah ambang batas parlemen 4,0 persen, yakni Partai Amanat Nasional (3,4 persen), Partai Persatuan Indonesia (3,4 persen), dan Partai Persatuan Pembangunan (1,6 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Sosok Capres dan Cawapres Jadi Pertimbangan Utama Pemilih pada Pilpres 2024

Partai-partai lain yang belum disebutkan di atas memiliki elektabilitas di bawah 1 persen.

Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 dan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com