Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pengumuman Cawapres Ganjar, PPP: Tak Ada Target, Mungkin Minggu Depan ...

Kompas.com - 23/08/2023, 18:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan, pihaknya tidak memberikan batas waktu terkait pengumuman bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo.

Menurutnya, bisa jadi pengumuman siapa bacapres Ganjar lebih cepat dari rencana sebelumnya, yakni September 2023.

"Kita tidak ada target "Oh September harus (diumumkan)", mungkin juga minggu depan bisa jadi gitu ya," ujar Mardiono dalam keterangan persnya kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Mardiono Tegaskan PPP Tetap Konsisten Koalisi dengan PDI-P dan Dukung Ganjar

Mardiono kemudian menjelaskan, saat ini elektabilitas Ganjar Pranowo sudah semakin naik.

Dia berharap setelah Ganjar menyelesaikan masa tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023 mendatang, akan ada upaya lebih intens melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak.

Sehingga elektabilitas Ganjar akan semakin naik dan bacawapresnya segera bisa diumumkan.

"Insya Allah nanti akan lebih cepat lagi gitu," tutur Mardiono.

Terlebih, kata dia, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dinilainya sudah 'turun gunung' menyampaikan sejumlah pernyataan kepada publik baru-baru ini.

Baca juga: PPP Yakin Elektabilitas Sandiaga Uno Rebound 2 Bulan Lagi

Menurut Mardiono, apa yang dilakukan Megawati itu merupakan sebuah sinyal bahwa bisa jadi cawapres untuk Ganjar tak lama lagi akan diumumkan.

"Dan Ibu Megawati Soekarnoputri juga sekarang sudah mulai turun gunung, ya kita tahu beberapa hari kemarin atau kapan ya di Jakarta, kalau ini sebuah sinyal kalau Bu Megawati (turun gunung)," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan pengumuman bacawapres pendamping Ganjar Pranowo bisa dilakukan kapan saja hingga Oktober 2023.

"Saya katakan bulan Juli, Agustus ini bulan penggemblengan, bulan penggodokan. Kemudian Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri nanti yang akan mengumumkan, tentu saja setelah berkoordinasi dengan dialog dengan ketua umum partai yang lain dan Presiden Jokowi. Itu bisa bulan September bisa juga bulan Oktober sebelum pendaftaran,” kata Hasto dikutip keterangan tertulis pada 5 Juli 2023.

Baca juga: Soal Wacana Duetkan Ganjar dengan Anies, Plt Ketum PPP: Ya Sah-sah Saja

Ia mengatakan bahwa pengumuman itu sangat bergantung pada momentum yang tepat.

Hal ini lantaran segala sesuatunya akan memperhitungkan kesatupaduan kepemimpinan Ganjar dengan wakilnya.

Kemudian, tambah Hasto, PDI-P juga mempertimbangkan visi misi yang akan diangkat, dan bagaimana pasangan itu nantinya menjawab berbagai persoalan yang dihadapi rakyat dan negara.

"Bagaimana melakukan desain bagi masa depan, juga berbagai aspek. Juga aspek spiritualnya, itu semua harus dikalkulasi, kesiapan rakyat dan juga peta kontestasi," ujar dia.

"Sehingga saya katakan, bulan Juli Agustus bulan penggemblengan, sehingga apakah bulan September atau Oktober nanti tergantung,” tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com