Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Diminta Evaluasi jika Sandiaga Batal Cawapres, Pengamat: Pindah Koalisi Juga Belum Tentu Dapat

Kompas.com - 21/08/2023, 14:52 WIB
Regi Pratasyah Vasudewa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Gun Gun Heryanto menilai, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak memiliki banyak opsi untuk memindahkan dukungan apabila Sandiaga Uno batal dipilih sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo.

Daripada mengalihkan dukungan, PPP disarankan untuk menaikkan elektabilitas partai dan terus bernegosiasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Menurut saya posisi negosiasi PPP itu sekarang tidak terlalu banyak opsi, kenapa? Sebut aja pindah ke koalisi lain pun belum tentu dapat cawapres begitu," kata Gun Gun saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/8/2023).

"Posisi PPP kan di Ganjar Pranowo termasuk yang dari awal men-declare dirinya bergabung dengan koalisi Ganjar," lanjutnya.

Baca juga: Jubir Sandiaga Minta PPP Evaluasi Dukungan ke Ganjar jika Tak Dipilih Jadi Cawapres

Gun Gun kemudian mengatakan, ada tiga faktor yang dipakai parpol dalam mempertimbangkan pasangan capres dan cawapres.

"Pertama probabilitas perolehan suara, kemudian yang kedua penerimaan publik ya public acceptance terlihat misalkan dari tingkat elektabilitas ya, kemudian yang terakhir tentu diterima dalam dinamika koalisi gitu ya," katanya.

Oleh karena itu, kata Gun Gun, seberapa kuat komunikasi politik PPP ke PDI-P akan sangat berpengaruh untuk menempatkan Sandiaga sebagai cawapres Ganjar.

"PPP sendiri mesti berjuang menaikkan elektabilitas partainya ya, kemudian yang kedua itu akan sangat dipengaruhi juga seberapa kuat negosiasi dengan PDI Perjuangan ke Ganjar Pranowo," tambahnya.

Baca juga: Isu Keluar Koalisi jika Sandiaga Tak Jadi Cawapres, PPP: Jangan Perkeruh Suasana


Baca juga: Soal Jadi Cawapres Ganjar, Sandiaga Uno: Malu Saya Minta-minta Jabatan

Diketahui sebelumnya, PDI-P mempertimbangkan untuk menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Ganjar.

Kemudian, Juru Bicara Sandiaga Uno Denny Suryo Prabowo meminta untuk mengevaluasi dukungan PPP ke Ganjar bila Sandi tak ditunjuk sebagai bakal cawapres.

Denny mengingatkan, elektabilitas Sandiaga Uno sebagai cawapres di berbagai lembaga survei kredibel diklaimnya sangat baik.

Dia menegaskan PPP akan mengalami kerugian besar apabila Sandiaga Uno gagal maju sebagai cawapres Ganjar. 

“Menurut kami, suatu kerugian besar bagi PPP apabila Bang Sandi tidak menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo di saat PPP sedang mempunyai semangat baru dalam meraih posisi yang lebih baik di Pemilu 2024,” tutur Denny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com