Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Curhat soal Salam Merdeka: Saya seperti Ditertawakan

Kompas.com - 23/08/2023, 09:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri curhat soal dirinya yang mencoba memopulerkan pekik salam merdeka kepada bangsa Indonesia.

Meski salam itu dirasa mulai populer, Megawati merasa apa yang dilakukannya itu dianggap bahan tertawaan bagi sebagian orang.

"Seperti sekarang untuk saya memopulerkan, yang tadi diteriakkan kita bersama-sama. Alhamdulilah sudah mulai populer, (tapi) saya seperti diketawakan," kata Megawati di hadapan relawan Ganjar Pranowo di Yogyakarta, Selasa (22/8/2023).

Baca juga: Megawati Sebut Salam Merdeka Dilakukan dengan Tangan Mengepal, Bukan Terbuka

Megawati kemudian menjelaskan bahwa salam merdeka itu sudah dipopulerkannya sejak masa PDI-P masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di era Orde Baru.

Namun, saat itu, Megawati pun mengaku salam merdeka yang dipopulerkannya sudah banyak menjadi bahan perbincangan.

"Lah, katanya. Wong sudah merdeka, teriak-teriak merdeka," cerita Megawati.

Presiden kelima RI ini menjelaskan alasannya memekikkan salam merdeka dengan lantang dan tak henti.

Baca juga: Kata Sekjen PDI-P soal Anies Ajak Pekikkan Salam Merdeka dengan Tangan Terbuka

Menurut dia, ini karena ia teringat para pejuang kemerdekaan yang kerap bertemu ayahnya, Presiden Pertama RI sekaligus Proklamator Kemerdekaan, Soekarno atau Bung Karno.

Kata para pejuang itu, yang saat ini diperlukan bukan lagi mati, melainkan mengisi kemerdekaan. Maka, salam merdeka harus terus digaungkan.

"Banyak para pejuang karena masih ada, ketika bapak saya masih presiden, saya bertemu, menimba mereka (pejuang) lakukan. 'Kenapa sih, kok setiap ketemu, (ucapkan salam) merdeka atau mati? Lah saya nanya, lah sekarang kan sudah enggak perlu mati lagi, itu saya tanya sama om-om (pejuang) saya itu. 'Lah iya, sekarang sudah enggak perlu mati, kita musti, merdeka, merdeka, merdeka," beber Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com