Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca Turunkan Hujan untuk Bilas Polusi Udara Jakarta

Kompas.com - 22/08/2023, 11:29 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menurunkan hujan di wilayah DKI Jakarta.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, modifikasi cuaca merupakan penanganan jangka pendek ketika kota berada dalam kepungan polusi udara.

Selain DKI Jakarta, modifikasi cuaca juga dilakukan di kota lain, meliputi Bandung dan Semarang.

"Kita sudah mulai melakukan TMC dengan arahan Bapak Presiden terkait kondisi udara. Enggak cuma di Jakarta, tapi di Bandung, Semarang, dan lain-lain kita sudah mulai TMC dari tanggal 19-21 (Agustus) terakhir," kata Abdul Muhari dalam konferensi pers secara daring, dikutip dari YouTube Kompas.com, Selasa (22/8/2023).

Baca juga: Heru Budi Surati BNPB, Minta Modifikasi Cuaca di Jakarta untuk Atasi Polusi Udara

Pria yang karib disapa Aam ini menuturkan, TMC dilakukan bersama dengan BMKG, BRIN, TNI, dan Polri. Dengan modifikasi ini, ia berharap hujan akan turun minimal 2-3 kali satu minggu untuk membilas polusi udara.

Dia tidak memungkiri bahwa dampak polusi lebih terasa pada puncak musim kemarau di Agustus-September 2023 karena tidak terbilas dengan air hujan.

Padahal, sejatinya tingkat polusi kurang lebih sama dengan posisi awal tahun hingga pertengahan Mei 2023, di mana hujan terjadi hampir setiap hari. Dengan begitu, masyarakat seolah tidak merasakan dampak signifikan polusi udara.

"Kok di awal tahun tidak terasa? Karena ter-flushing terus oleh hujan, sehingga partikel-partikel debu polutan yang ada di udara ter-flushing. Begitu kemarau enggak ada yang flushing atau bersihin, ini kenapa kita benar-benar merasa kualitas udara karena polutan akan tetap stay," beber Aam.

Baca juga: BNPB Prediksi Masih Ada Potensi Banjir dan Karhutla pada Agustus-September

Namun demikian, Aam memastikan bahwa pemerintah akan membuat langkah jangka panjang untuk mengurangi polusi udara di masa depan.

"Tentu saja nanti akan ada kebijakan jangka panjang yang akan kita laksanakan. Tapi untuk saat ini, kita fokus dulu untuk penanganan jangka pendek yang bisa kita lakukan. Paling tidak sampai kemarau ini, ya kalaupun (hujan) tidak akan tiap hari, minimal 2-3 kali seminggu," ucap Aam.

Lebih lanjut, Aam menyampaikan, modifikasi cuaca juga sempat terkendala dengan minimnya pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah.

Wilayah-wilayah tersebut meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, Pulau Sulawesi dari tengah kw selatan, Papua dari tengah ke Selatan, hingga ke sebagian Jawa Bali dan Nusa Tenggara.

Baca juga: Tiba di Timika, Kepala BNPB Serahkan Bantuan untuk Warga di Papua Tengah

Tidak adanya pertumbuhan awan hujan membuat modifikasi cuaca sulit dilakukan, mengingat teknik modifikasi memanfaatkan garam yang ditaburkan di awan-awan.

"(Wilayah-wilayah) Yang di bawah ekuator itu sama sekali tidak ada awan. Jadi ini kondisi-kondisi yang halangi kita, misalkan ketika kita ingin mengisi ulang waduk di sepanjang Jawa untuk memastikan ketersediaan air bersih masyarakat dengan TMC," jelas Aam.

"Kita tahu TMC bisa bekerja dengan menabur garam di awan. Tapi kalau enggak ada awannya, enggak bisa kita melakukan menurunkan air hujan itu," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com