Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Hadir di DEMM, Indonesia Dukung Kolaborasi Global Wujudkan Transformasi Digital

Kompas.com - 20/08/2023, 13:26 WIB
Tim Konten,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Melanjutkan Pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Working Group/DEWG), sebanyak sembilan undangan, tujuh organisasi internasional, dan anggota G20 menggelar Pertemuan Tingkat Menteri bidang Ekonomi Digital (Digital Economy Ministers Meeting/DEMM).

Pada kesempatan tersebut, masing-masing negara dan organisasi internasional menyampaikan pandangannya terhadap isu prioritas yang menjadi bagian dalam dokumen akhir dari rangkaian pertemuan DEWG.

Sebagai informasi, terdapat tiga isu prioritas yang dihasilkan dari pertemuan DEWG. Isu tersebut adalah Digital Public Infrastructure (DPI) for digital inclusion and innovation, building safety, security, resilience, and trust in the digital economy, dan Digital Skilling for building a global future ready workforce.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie hadir sebagai delegasi sekaligus anggota Troika Presidensi G20 India.

Ia turut didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Staf Khusus Menkominfo Sarwoto Atmosutarno, dan Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Kominfo Ichwan Nasution.

Sebagai perwakilan Indonesia, Budi menyampaikan intervensi terhadap ketiga isu priotitas. Pada isu prioritas pertama, Indonesia menyampaikan masukan terkait ruang fleksibilitas setiap negara mengembangkan digital public infrastructure (DPI) sesuai kebutuhan, kondisi dan tingkat perkembangan ekonomi masing-masing negara.

Indonesia juga mendorong pemanfaatan DPI yang difokuskan di dalam negeri, tanpa menutup kemungkinan mengembangkan DPI yang bersifat lintas negara.

Terkait dengan isu prioritas kedua, Indonesia menyadari, keamanan merupakan komponen penting dalam ekonomi digital.

Dalam intervensinya, Budi menyampaikan, isu ini juga menjadi bagian dalam pembahasan pada Presidensi Indonesia 2022.

Menurutnya, DEWG berhasil mengumpulkan praktik banyak Anggota G20 mengenai keamanan digital yang menjadi faktor kunci mendukung kelangsungan bisnis, terutama bagi usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, salah satu isu yang krusial bagi Indonesia adalah pelindungan untuk anak dalam ruang digital.

Bersamaan dengan keterlibatan Indonesia dalam G20, Indonesia juga terlibat dalam pembahasan mengenai keamanan siber melalui ASEAN Cybersecurity Coordinating Committee selama Kepemimpinan Indonesia dalam Kepresidenan ASEAN 2023.

Selanjutnya, pada isu prioritas ketiga, Indonesia menyambut baik usulan Presidensi India melakukan perbandingan kecakapan digital antar negara. Indonesia melalui Kemenkominfo terus berkomitmen melaksanakan program pengembangan kecakapan digital secara komprehensif di tiga tingkatan.

Seluruh program penyiapan SDM digital dilakukan dengan berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan dari akademisi, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, serta instansi pemerintah terkait.

Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan apresiasinya kepada Presidensi G20 India dan menyambut kolaborasi antarnegara.

“Indonesia berterima kasih atas kepemimpinan India dan menantikan kolaborasi di masa mendatang di antara anggota G20 untuk mewujudkan masa depan digital yang tangguh, aman, dan inklusif untuk semua, di mana tidak ada seorangpun yang tertinggal,” ujar Budi dikutip dari rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (20/8/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com