Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Bela Prabowo soal “Food Estate”, Ahmad Muzani: Semua Menteri Jalankan Program Presiden

Kompas.com - 19/08/2023, 15:57 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons soal adanya pandangan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih membela ketua umum partainya, Prabowo Subianto yang juga menjabat Menteri Pertahanan soal program food estate atau lumbung pangan.

Program food estate belakangan mendapat kritikan dari PDI-Perjuangan, lewat Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Program yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan itu pun dibela oleh Jokowi.

Baca juga: Bela Diri Jokowi atas Serangan PDI-P soal Food Estate Bentuk Kejahatan Lingkungan...

Adapun sejumlah pihak menilai pembelaan Jokowi terkait food estate seolah memperkuat dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto dibandingkan Ganjar Pranowo untuk maju Pilpres 2024.

Saat ditanya soal ini, Muzani menegaskan, setiap program yang dijalankan Prabowo selaku Menteri Pertahanan adalah visi misi dari Presiden Jokowi.

“Di awal beliau jadi menteri, beliau diingatkan bahwa semua menteri dalam kabinet Jokowi yang kedua, yang dijalankan adalah semuanya adalah program presiden. Visi misi presiden,” kata Muzani saat ditemui di DPN Partai Gelora, kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Dia menegaskan, tidak ada program kerja atau visi misi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini.

Oleh karena itu, setiap hal yang dilakukan Prabowo Subianto sebagai Menhan adalah menjalankan program dari Presiden Jokowi.

“Karena itu yang dilakukan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sebagai seorang pembantu presiden seluruhnya menjalankan visi misi presiden, seluruhnya menjalankan program kerja presiden. Tidak ada yang kecuali,” ujarnya.

Baca juga: Jawaban Jokowi Atas Kritik PDI-P Soal Food Estate

Diketahui, food estate merupakan program yang dicanangkan Jokowi sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua.

Presiden menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector dan mandat kepada Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong dalam program ini.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, food estate menjadi proyek prioritas strategis. Sejumlah provinsi yang dijadikan sentra produksi pangan ini di antaranya, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Namun demikian, belakangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengkritik program itu dengan menyebut bahwa proyek food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menyampaikan, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Namun, hal itu tak tercermin dari program food estate.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com