JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons soal adanya pandangan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih membela ketua umum partainya, Prabowo Subianto yang juga menjabat Menteri Pertahanan soal program food estate atau lumbung pangan.
Program food estate belakangan mendapat kritikan dari PDI-Perjuangan, lewat Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
Program yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan itu pun dibela oleh Jokowi.
Baca juga: Bela Diri Jokowi atas Serangan PDI-P soal Food Estate Bentuk Kejahatan Lingkungan...
Adapun sejumlah pihak menilai pembelaan Jokowi terkait food estate seolah memperkuat dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto dibandingkan Ganjar Pranowo untuk maju Pilpres 2024.
Saat ditanya soal ini, Muzani menegaskan, setiap program yang dijalankan Prabowo selaku Menteri Pertahanan adalah visi misi dari Presiden Jokowi.
“Di awal beliau jadi menteri, beliau diingatkan bahwa semua menteri dalam kabinet Jokowi yang kedua, yang dijalankan adalah semuanya adalah program presiden. Visi misi presiden,” kata Muzani saat ditemui di DPN Partai Gelora, kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (19/8/2023).
Dia menegaskan, tidak ada program kerja atau visi misi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini.
Oleh karena itu, setiap hal yang dilakukan Prabowo Subianto sebagai Menhan adalah menjalankan program dari Presiden Jokowi.
“Karena itu yang dilakukan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sebagai seorang pembantu presiden seluruhnya menjalankan visi misi presiden, seluruhnya menjalankan program kerja presiden. Tidak ada yang kecuali,” ujarnya.
Baca juga: Jawaban Jokowi Atas Kritik PDI-P Soal Food Estate
Diketahui, food estate merupakan program yang dicanangkan Jokowi sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua.
Presiden menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector dan mandat kepada Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong dalam program ini.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, food estate menjadi proyek prioritas strategis. Sejumlah provinsi yang dijadikan sentra produksi pangan ini di antaranya, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.
Namun demikian, belakangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengkritik program itu dengan menyebut bahwa proyek food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.
"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).
Hasto menyampaikan, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Namun, hal itu tak tercermin dari program food estate.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.