Bela Diri Jokowi atas Serangan PDI-P soal "Food Estate" Bentuk Kejahatan Lingkungan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Program food estate atau lumbung pangan yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah jadi sorotan.

Food estate merupakan program yang dicanangkan Jokowi sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua. Presiden menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Jokowi juga memberikan mandat kepada Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong dalam program ini.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, food estate menjadi proyek prioritas strategis. Sejumlah provinsi yang dijadikan sentra produksi pangan ini di antaranya, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Baca juga: PDI-P: Proyek Food Estate Bagian dari Kejahatan Lingkungan

Program food estate beberapa kali menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Belakangan, kritik tajam datang dari PDI Perjuangan, partai yang menaungi Jokowi sendiri.

Jokowi pun telah angkat bicara terkait ini. Dia membela diri atas kritik partai banteng.

Kritik PDI-P

Kritik pertama kali dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Dia tiba-tiba saja menyebut bahwa proyek food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menyampaikan, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Namun, hal itu tak tercermin dari program food estate.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, setelah penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.

"Jadi, kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah, di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Oleh sebab itu, kata Hasto, partainya tengah melakukan kajian lebih lanjut terkait implementasi food estate. Katanya, dalam waktu dekat sejumlah Non-Governmental Organization (NGO) akan menyampaikan hasil analisis terkait program ini ke PDI-P.

Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDI-P sejatinya mendukung kebijakan food estate. Dia ingin semua pihak turut mensukseskan proyek lumbung pangan itu.