Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DCS KPU: Dedi Mulyadi Nyaleg lewat Gerindra, Ferdinand Hutahaean di PDI-P, Hillary Lasut ke Demokrat

Kompas.com - 19/08/2023, 15:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirilisnya daftar calon anggota legislatif sementera (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (19/8/2023) tampaknya menjawab sejumlah teka-teki soal perpindahan politisi dari sebuah partai ke partai yang lain.

Dedi Mulyadi misalnya, pria yang menjadi bupati Purwakarta dan anggota DPR lewat Partai Golkar, kini maju sebagai bakal calon anggota legislatif melalui Partai Gerindra.

Dedi akan memperebutkan kursi DPR di daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kaarawang, dan Purwakarta.

Politisi Partai Gerindra Dedi Mulyadi saat ditemui di Koramil 0912/Lembang, Jawa Barat, Jumat (16/6/2023). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Politisi Partai Gerindra Dedi Mulyadi saat ditemui di Koramil 0912/Lembang, Jawa Barat, Jumat (16/6/2023).

Selain Dedi, Gerindra juga mencalonkan Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto sebagai bacaleg di dapil Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mantan istri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu sebelumnya pernah menjadi kader Partai Golkar dan Partai Berkarya sebelum bergabung ke Gerindra.

Teka-teki lain yang terjawab adalah soal kepindahan Hillary Brigitta Lasut dari Partai Nasdem.

Anggota DPR termuda pada periode 2019-2024 itu, kini maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Demokrat di dapil Sulawesi Utara yang mencakup seluruh provinsi tersebut.

Anggota komisi I DPR/Politikus Partai Nasdem Hillary Brigitta Lasut berpose seusai menjadi narasumber pada program live Gaspol di kantor redaksi Kompas.com, Jakarta, Selasa (21/06/2022).KOMPAS.com/MAULANA MAHARDHIKA Anggota komisi I DPR/Politikus Partai Nasdem Hillary Brigitta Lasut berpose seusai menjadi narasumber pada program live Gaspol di kantor redaksi Kompas.com, Jakarta, Selasa (21/06/2022).

Meski ditinggal Hillary, Nasdem memiliki sejumlah bacaleg pindahan dari partai lain.

Salah satunya adalah Surya Tjandra, eks politikus Partai Solidaritas Indonesia yang mantan wakil menteri Agraria dan Tata Ruang.

Surya bakal bertarung memperebutkan kursi DPR di dapil DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Tak Ada Effendi Simbolon

Dirilisnya DCS oleh KPU juga menjawab isu yang menyebutkan bahwa Effendi Simbolon dicoret dari daftar caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Nama anggota Komisi I DPR itu tidak tercantum dalam daftar bacaleg dari PDI-P, termasuk di dapil DKI Jakarta III, yang merupakan daerah pemilihannya pada Pemilu 2019.

Politikus PDI-P Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Politikus PDI-P Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

PDI-P justru memasukkan eks politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dalam daftar bacaleg di dapil DKI Jakarta III.

Hal ini mengonfirmasi pernyataan Ferdinand yang mengaku menggantikan posisi Effendi di daftar bacaleg PDI-P.

"Saat ini posisi saya ada dalam daftar delapan orang bacaleg Dapil III Jakarta Kodya Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Dan di antara nama itu, tidak ada nama Effendi Simbolon," kata Ferdinand beberapa waktu lalu.

Ferdinand mengatakan, dirinya ditugaskan PDI-P untuk mengisi dapil tersebut. Namun, ia mengaku tak tahu kenapa Effendi Simbolon digantikan olehnya.

"Terkait alasannya, itu adalah kebijakan partai atau DPP PDI Perjuangan," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com