MPR-DPD Ditantang "Jual" Ide Amendemen UUD 1945 ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditantang mengampanyekan gagasan amendemen konstitusi, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi, dan pemilihan presiden tidak langsung jika benar-benar demi kepentingan masyarakat.

"Kalaulah itu memang sangat penting, signifikan bagi masyarakat, maka silakan kampanyekan. Apa saja pasal-pasal yang hendak diubah," kata pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari saat dihubungi pada Jumat (18/8/2023).

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) itu mengatakan, jika masyarakat memang sepakat dengan gagasan itu maka mereka akan memilih partai yang mengusulkn perubahan lebih banyak.

"Tapi kalau masyarakat pemilih tidak setuju dia akan memilih anggota parlemen yang tidak setuju perubahan konstitusi," ucap Feri yang merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO).

Menurut Feri, jika hal itu dilakukan maka legislatif dan pemerintah sudah mewujudkan konsep perubahan konstitusi yang partisipatif menggunakan sarana pemilihan umum (Pemilu).

Baca juga: Fahri Hamzah: Wacana Amendemen UUD 1945 Tidak Boleh Mendekati Pemilu

Terkait teknis, Feri mengatakan, usulan amendemen itu harus diajukan oleh 1/3 anggota MPR supaya bisa diagendakan dalam sidang. Usulan juga disampaikan dalam bentuk tertulis.

Kemudian, kata Feri, sidang buat membahas perubahan konstitusi harus dihadiri 2/3 anggota MPR. Sedangkan keputusan amendemen harus disetujui 50 persen plus 1 anggota MPR.

"1/3 itu 237 orang. 2/3 itu 474 orang anggota. 50 persen + 1 itu minimal 357," ucap Feri.

Sebelumnya diberitakan, Bambang dalam pidato di Sidang Tahunan mengatakan, pada 14 Februari 2024 mendatang bangsa Indonesia akan menunaikan mandat konstitusi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilihan umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan peristiwa Reformasi 1998 telah melahirkan perubahan undang-undang dasar, yang sekian lama dianggap tabu untuk diubah.

Baca juga: Soal Wacana Amendemen UUD 1945, Mahfud: Boleh Saja jika Situasi Berubah, tapi...

Selain itu, kata Bambang, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menata ulang kedudukan, fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara yang sudah ada, dan sekaligus menciptakan lembaga-lembaga negara yang baru. Penataan ulang itu juga terjadi kepada MPR.

"Majelis yang semula merupakan lembaga tertinggi negara, berubah kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara. Majelis tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945," kata Bambang.

Menurut Bambang, saat ini bangsa Indonesia memutuskan pelaksanaan Pemilu 2024, dan semua pihak telah bekerja keras menyiapkannya agar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur serta adil (Jurdil).

Pelaksanaan Pemilu setiap 5 tahun sekali merupakan perintah langsung Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali.

Akan tetapi, kata Bambang, sebagaimana diketahui, pemilihan umum terkait dengan masa jabatan anggota-anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.

Baca juga: Bamsoet Usul Amendemen UUD 1945, Mahfud: Silakan Saja, Itu Hak Setiap Orang