Puan Sebut DPR Bakal Tanya Pemerintah soal Program "Food Estate"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, Komisi IV DPR bakal bertanya pada pemerintah terkait program food estate yang disebut oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai kejahatan lingkungan.

Menurut Puan, hal ini bakal dilakukan DPR untuk menjalankan perannya sebagai pengawas kebijakan pemerintah.

"Nanti kita tanyakan implementasi di lapangannya pada komisi IV, dan tentu saja kepada pemerintah," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Puan mengungkapkan, DPR berperan sebatas mengawasi dan bukan sebagai pihak yang menjalankan program tersebut.

Baca juga: Kata Prabowo soal Program “Food Estate” Disebut Bagian Kejahatan Lingkungan

Pada saatnya nanti, menurut Puan, Komisi IV akan bertanya terlebih dulu pada pemerintah terkait proyek-proyek yang dilakukan hingga 2024.

"Karena memang pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek strategis pemerintah sebelum tahun 2024 itu berakhir," ujarnya.

Ketua DPP PDI-P ini mengingatkan pemerintah bahwa anggaran sudah dikeluarkan oleh DPR terkait proyek-proyek strategis.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah menginformasikan proyek apa saja yang prioritas untuk diselesaikan.

"Jadi, itu yang akan kami tanyakan (DPR ke pemerintah) proyek-proyek mana saja yang strategis, yang menjadi prioritas utama," kata Puan.

Baca juga: Jokowi Anggarkan Rp 108 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Salah Satunya buat Food Estate

Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyebut bahwa program lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto usai penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Gerindra Bantah PDI-P yang Sebut Proyek Food Estate Kejahatan Lingkungan

Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.

Sebagai informasi, program food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal kepemimpinan periode keduanya.

Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Baca juga: Balas Kritik PDI-P, Gerindra: Food Estate Itu Solusi ke Depan