Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Minta Jokowi Klarifikasi Dugaan Dukung Capres Tertentu

Kompas.com - 16/08/2023, 19:15 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo mengklarifikasi dugaan dirinya memberikan dukungan pada calon presiden (capres) tertentu.

Menurut dia, Jokowi saat ini tidak bersikap netral terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Jokowi harus memberikan klarifikasi mengenai cawe-cawe ini. (Dukungan) beliau di dalam pencapresan susah untuk dibantah,” ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Ia menganggap, pernyataan Jokowi soal fotonya kerap dipasangkan dengan bacapres tertentu hanya lip service semata.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Koalisi Gemuk Prabowo, Bentukan Jokowi?

Pasalnya, banyak foto Jokowi dipasangkan dengan bacapres PDI-P Ganjar Pranowo.

“Publik kan melihat apa yang dilakukan, bukan yang dikatakan, yang terjadi adalah lain yang dilakukan, lain yang dikatakan,” tutur dia.

Terakhir, ia menyinggung soal dinamika di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diisi oleh Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baginya, keputusan bacapres KPP Anies Baswedan untuk menentukan pendampingnya tak dipengaruhi oleh pergerakan dari koalisi lain.

Baca juga: Tak Tersindir Jokowi Singgung Banyak Baliho Pakai Fotonya, Prabowo: Ya Enggak Apa-apa Kan?

“Enggak ada pertimbangan menunggu koalisi apapun. Semua itu pure (murni) keputusan Pak Anies,” imbuh dia.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak melihat fotonya dipakai untuk mempromosikan bacapres tertentu. Padahal, saat ini belum memasuki masa kampanye Pilpres 2024.

“Walaupun saya paham, ini sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa. Dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana,” ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia mengaku banyak melihat berbagai baliho itu saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com