Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BUMN Mesti Tangkal Paham Radikal Menyusup Lewat Kegiatan Religi-Sosial

Kompas.com - 16/08/2023, 05:20 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kegiatan keagamaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianjurkan dibuat secara inklusif, dan menghadirkan pemuka agama yang berpandangan moderat buat mencegah benih-benih pemikiran radikal menyusup ke kalangan karyawan.

Hal itu disampaikan pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Zaki Mubarak, menanggapi kasus seorang pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI), DE, yang menjadi tersangka terorisme.

"Pastikan bahwa kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di lingkungan BUMN melibatkan ustaz yang moderat dan inklusif. Jangan sampai tersusupi," kata Zaki saat dihubungi pada Selasa (15/8/2023).

Menurut Zaki, pemerintah harus melindungi pegawai BUMN yang ingin mendalami agama supaya tidak terjerumus ke dalam pemahaman radikal.

Baca juga: Pegawai BUMN jadi Tersangka Terorisme, Wapres Duga Proses Screening Kebobolan

"Tidak sedikit orang awam, di kalangan BUMN yang berniat belajar agama menjadi korban cuci otak dari kelompok radikal," ucap Zaki.

Zaki mengatakan, pengungkapan keterlibatan DE dalam aktivitas kelompok radikal menjadi ironi karena menjadi bukti pegawai BUMN rentan dipengaruhi ideologi radikal.

Menurut Zaki, ideologi radikal memang rentan mempengaruhi siapapun, termasuk pegawai BUMN.

Dia mengatakan, ada peluang calon pegawai terpapar radikalisme sebelum proses seleksi dan diterima.

Baca juga: Pegawai PT KAI Terduga Teroris di Bekasi Disebut Pernah Jenguk Narapidana Terorisme

Maka dari itu menurut dia petugas yang melakukan seleksi harus lebih jeli dalam melihat latar belakang dan kepribadian calon pegawai.

"Latar belakangnya sering kali biasa-biasa saja, tidak mencerminkan keluarga yang radikal. Oleh sebab itu, deteksi perlu diperkuat tidak hanya saat rekruitmen pegawai baru tetapi juga setelah mereka bekerja di situ," ujar Zaki.

 

Menurut catatan Zaki sebelumnya terdapat 3 kasus terorisme yang melibatkan pegawai BUMN.

Pada 2015, seorang pejabat Otorita Batam bernama Dwi Djoko Wiwoho bergabung dengan ISIS. Bahkan dia bersama keluarga besarnya sempat hijrah ke Suriah, meski akhirnya dipulangkan dan aktivitasnya dipantau.

Baca juga: KAI Klaim Sudah Cegah Paham Terorisme di Perusahaan sejak 2018

Kedua seorang pejabat menengah di Kementerian Keuangan Triyono, yang juga terpengaruh kelompok ISIS. Ia hijrah bersama istri dan 3 anaknya ke Suriah, tapi berhasil ditangkap dan dideportasi dari Turki.

Lantas pada 2019, seorang pegawai Krakatau Steel Cilegon, Qomar Kuntadi, bergabung dengan ISIS melalui Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Dia dipenjara 3 tahun.

Sebelumnya diberitakan, DE ditangkap di Jalan Raya Bulak Sentul, RT 07 RW 027, Harapan Jaya, Bekasi Utara, pada Senin (14/8/2023) pukul 13.17 WIB.

Halaman:


Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com