Salin Artikel

BUMN Mesti Tangkal Paham Radikal Menyusup Lewat Kegiatan Religi-Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Kegiatan keagamaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianjurkan dibuat secara inklusif, dan menghadirkan pemuka agama yang berpandangan moderat buat mencegah benih-benih pemikiran radikal menyusup ke kalangan karyawan.

Hal itu disampaikan pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Zaki Mubarak, menanggapi kasus seorang pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI), DE, yang menjadi tersangka terorisme.

"Pastikan bahwa kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di lingkungan BUMN melibatkan ustaz yang moderat dan inklusif. Jangan sampai tersusupi," kata Zaki saat dihubungi pada Selasa (15/8/2023).

Menurut Zaki, pemerintah harus melindungi pegawai BUMN yang ingin mendalami agama supaya tidak terjerumus ke dalam pemahaman radikal.

"Tidak sedikit orang awam, di kalangan BUMN yang berniat belajar agama menjadi korban cuci otak dari kelompok radikal," ucap Zaki.

Zaki mengatakan, pengungkapan keterlibatan DE dalam aktivitas kelompok radikal menjadi ironi karena menjadi bukti pegawai BUMN rentan dipengaruhi ideologi radikal.

Menurut Zaki, ideologi radikal memang rentan mempengaruhi siapapun, termasuk pegawai BUMN.

Dia mengatakan, ada peluang calon pegawai terpapar radikalisme sebelum proses seleksi dan diterima.

Maka dari itu menurut dia petugas yang melakukan seleksi harus lebih jeli dalam melihat latar belakang dan kepribadian calon pegawai.

"Latar belakangnya sering kali biasa-biasa saja, tidak mencerminkan keluarga yang radikal. Oleh sebab itu, deteksi perlu diperkuat tidak hanya saat rekruitmen pegawai baru tetapi juga setelah mereka bekerja di situ," ujar Zaki.

Pada 2015, seorang pejabat Otorita Batam bernama Dwi Djoko Wiwoho bergabung dengan ISIS. Bahkan dia bersama keluarga besarnya sempat hijrah ke Suriah, meski akhirnya dipulangkan dan aktivitasnya dipantau.

Kedua seorang pejabat menengah di Kementerian Keuangan Triyono, yang juga terpengaruh kelompok ISIS. Ia hijrah bersama istri dan 3 anaknya ke Suriah, tapi berhasil ditangkap dan dideportasi dari Turki.

Lantas pada 2019, seorang pegawai Krakatau Steel Cilegon, Qomar Kuntadi, bergabung dengan ISIS melalui Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Dia dipenjara 3 tahun.

Sebelumnya diberitakan, DE ditangkap di Jalan Raya Bulak Sentul, RT 07 RW 027, Harapan Jaya, Bekasi Utara, pada Senin (14/8/2023) pukul 13.17 WIB.

Dia disebut aktif melakukan propaganda di media sosial terkait motivasi untuk jihad melalui media sosial Facebook.

Dalam penangkapan dan penggeledahan, tim Densus 88 AT Polri menyita sejumlah bukti, yakni sejumlah identitas diri hingga belasan senjata api beserta amunisinya.

Menurut penjelasan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, DE sudah terafiliasi kelompok terorisme selama 13 tahun.

DE disebut lebih dahulu menjadi pengikut kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dan Negara Islam Irak dan Syam atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebelum menjadi pegawai BUMN di PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Aswin Siregar menjelaskan, DE mulai bergabung ke kelompok teror MIB pimpinan WM sejak 2010.

“Pertama, dia bergabung dengan MIB di Bandung menjadi jamaah WM yang sudah ditangkap itu, kemudian 2014 dia menyatakan baiat tunduk kepada amir ISIS, kemudian 2016 baru dia terdaftar sebagai karyawan PT KAI,” kata Aswin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Lebih lanjut, Aswin mengatakan, penyidik sedang mendalami hal tersebut.

Aswin menjelaskan, sejak menjadi pengikut ISIS, DE aktif dalam melakukan propaganda lewat media sosialnya.

Dia kerap mengunggah soal imbauan atau ajakan melakukan aksi terorisme. Bahkan, ia juga pernah merencanakan aksi amaliah atau penyerangan ke Mako Brimob dan Markas TNI.

“Sekitar tiga minggu ke belakang puncaknya bahwa yang bersangkutan terlihat giroh (semangat)-nya semakin tinggi dengan menyebarkan ajakan atau imbauan untuk amaliah atau untuk melakukan aksi terorisme,” tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/16/05200031/bumn-mesti-tangkal-paham-radikal-menyusup-lewat-kegiatan-religi-sosial

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke