Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Disebut Selevel dengan Gerindra, Mubazir jika Tak Dapat Kursi Cawapres

Kompas.com - 15/08/2023, 11:37 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar telah mengumumkan dukungan untuk bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menduga, ke depan Golkar bakal ngotot untuk menempati kursi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo.

“Golkar sebagai kendaraan politik yang besar bahkan selevel Gerindra dalam perolehan suara di Pemilu 2019 akan sangat mubazir jika tidak menargetkan di posisi cawapres,” kata Ari kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Airlangga Hartarto, Capres Hasil Munas Golkar yang Layu Sebelum Berkembang...

Menurut Ari, masuk akal jika Golkar bersikukuh mengincar kursi cawapres di internal poros pendukung Prabowo.

Pada Pemilu 2019, perolehan suara Golkar hampir sama dengan Gerindra. Saat itu, Golkar mendapat 17.229.789 suara, sedikit di bawah Gerindra yang mengantongi 17.596.839 suara.

Jika dikonversi ke kursi DPR RI, perolehan kursi Golkar pada Pemilu 2019 justru unggul dari Gerindra. Golkar mendapat 85 kursi, sedangkan Gerindra memperoleh 78 kursi DPR RI.

Perolehan suara Golkar jauh melampaui dua partai politik lain yang juga mendukung Prabowo yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: Golkar Menyerah Usung Airlangga Capres, Jusuf Kalla: Ya Sulit Kan...

Pada Pemilu 2019, PKB mengantongi 13.570.970 suara dengan konversi 58 kursi DPR RI. Sementara, PAN mendapatkan 9.572.623 suara dengan konversi 44 kursi DPR RI.

Atas besarnya modal ini, menurut Ari, setidaknya Golkar bisa berperan sebagai “asisten masinis” di gerbong koalisi pendukung Prabowo.

“Dengan modalitas politik yang dimiliki Golkar, sangat mubazir hanya menjadi penumpang koalisi,” ujarnya.

Ari pun yakin Golkar punya banyak pertimbangan untuk mendukung Prabowo dan urung mencalonkan ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, sebagai calon RI-1.

Baca juga: Airlangga Klaim Keputusan Dukung Prabowo Sesuai Aspirasi Kader Golkar

Dia menduga, Elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menjadi alasan utama.

“Jika merujuk hasil berbagai survei oleh sejumlah lembaga, harus diakui memang elektabilitas Airlangga sangat minimal sehingga tidak mencalonkan Airlangga adalah langkah yang bijak,” tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Sebelumnya diberitakan, Golkar menyatakan dukungan untuk bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Golkar resmi berkoalisi dengan tiga partai politik yakni Gerindra, PKB, dan PAN untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Manuver tersebut tak sejalan dengan hasil Munas Golkar tahun 2019. Kala itu, munas menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com