Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Menyoal Kartu Politik Non-Konvensional Jokowi Jelang Laga 2024

Kompas.com - 03/08/2023, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERGERAKAN politik Jokowi jelang laga elektoral 2024 memang membuat banyak pihak terheran-heran, terutama kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Ganjar Pranowo.

Bahkan Rocky Gerung akhirnya harus disapa delik aduan dari beberapa pihak karena dianggap kebablasan dalam menilai aksi cawe-cawe politik Jokowi tersebut.

Pada mulanya diasumsikan bahwa Jokowi akan ikut cawe-cawe hanya pada proses penentuan calon presiden dari PDIP, tepatnya cawe-cawe dalam mendorong Ganjar Pranowo menjadi calon resmi partai berlogo banteng moncong putih alias bukan Puan Maharani.

Sinyal tersebut jelas terlihat sepanjang dua tahun perjalanan Ganjar Pranowo dalam mendapatkan status calon presiden resmi dari PDIP.

Bahkan Jokowi pernah dengan jelas memberikan sinyal yang khusus mengarah ke Ganjar Pranowo di salah satu acara Musyawarah Rakyat (Musra), yakni dengan menyebut secara literal kata "rambut putih".

Ketika itu, semua pihak sangat mahfum bahwa kata tersebut memang ditujukan spesifik untuk Ganjar mengingat ciri-ciri tersebut sudah melekat kepada Ganjar sejak lama.

Dan kata kunci tersebut nyatanya sangat membantu gaung politik Ganjar Pranowo di internal PDIP, yang saat itu masih terbelah antara Ganjar dan Puan.

Namun beberapa waktu sebelum penetapan Ganjar sebagai calon presiden resmi PDIP, Jokowi mulai memperlihatkan tanda-tanda yang kurang konsisten dengan sinyal politik sebelumnya.

Para relawan Jokowi belum juga mengkristalisasikan dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo.

Alih-alih sinyal dukungan, para relawan makin ketagihan melakukan Musra dan menghimpun banyak nama yang semakin mengaburkan posisi politik Jokowi.

Apalagi setelah penetapan Ganjar sebagai calon presiden PDIP, sinyal ketidakjelasaan dukungan politik Jokowi semakin jelas terlihat, meskipun Jokowi menghadiri acara pengumuman pencalonan Ganjar Pranowo di Istana Batu Tulis Bogor.

Ada rumor beredar di ruang publik bahwa Jokowi justru berusaha untuk mengaspirasikan suara politik yang agak berbeda, yakni ingin memasangkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, di mana Ganjar diarahkan untuk menjadi calon wakil presiden.

Tak pelak tawaran tersebut menjadi tawaran lumayan aneh bagi PDIP, karena secara elektoral justru Prabowo semestinya menjadi calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Karena jika dibanding raihan suara Partai Gerindra, suara PDIP di Pemilu 2019 jauh lebih banyak.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu meraup 27,05 juta suara sah nasional pada Pemilu 2019. Jumlah tersebut porsinya mencapai 19,33 persen dari total suara sah nasional yang mencapai 139,97 juta suara.

Sementara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berhasil meraih 17,59 juta suara atau setara dengan 12,57 persen suara secara nasional.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com