Akui PPDB Zonasi Merepotkan, Nadiem: Saya Kena Getahnya Setiap Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengakui bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi merepotkan dirinya.

Ia bahkan menyebut setiap tahun terkena dampak akibat kebijakan tersebut.

"Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya (tapi) itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir. Tapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi," ujar Nadiem saat memberikan materi pada acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu (28/7/2023).

Namun, Nadiem mengakui bahwa kebijakan tersebut harus dilanjutkan karena penting. Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan PPDB zonasi meski dirinya harus kerepotan.

Baca juga: Soal PPDB Zonasi, Nadiem: Itu Bukan Kebijakan Saya, tapi Pak Muhadjir

Pasalnya, ia mengatakan, ada banyak anak yang sudah belajar dan melakukan les bertahun-tahun untuk masuk ke sekolah tertentu.

Menurutnya, anak-anak tersebut dan orangtuanya pasti akan kecewa.

Selain itu, ada pula anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah swasta karena tidak bisa masuk sekolah negeri.

"Nah, itu salah satu contoh di mana continuity itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," kata Nadiem.

Baca juga: Curhat Pengalaman Jalankan PPDB Zonasi, Ganjar: Digebukin Saya Tiap Hari...

Diberitakan sebelumnya, diduga ditemukan banyak kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2023 dengan jalur zonasi.

Fakta di lapangan, ditemukan orang tua yang melakukan kecurangan dengan migrasi atau menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga di sekitar sekolah yang dituju.

Tujuannya agar anaknya dapat masuk di sekolah favorit meski jarak yang ditempuh dari rumahnya jauh.

Salah satu contoh kecurangan jalur zonasi terjadi di Kota Bogor, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Bima Arya Sugiarto dengan menelusurinya secara langsung.

"Ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu dan ada yang mencurigakan juga, koordinatnya dekat, tetapi ketika mendaftar alamatnya jauh gitu ya, jadi saya kira ini betul-betul ada permainan," kata Bima, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Curhat 4 Tahun Jadi Menteri Jokowi, Nadiem: Setiap Saya Bikin Kebijakan Ribut

Selain di Bogor, kecurangan migrasi KK untuk mengincar sekolah favorit juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menemukan, masih ada siswa yang tiba-tiba berdomisili dekat dengan sekolah.