“Saya Tetap Ketua Umum”, Saat Megawati Melawan Dualisme Kepemimpinan PDI…

Rupanya, kehadiran Mega berhasil mendongkrak elektabilitas PDI. Sebelumnya, PDI selalu menjadi partai buntut di pemilu dengan perolehan suara tak lebih besar dari Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Popularitas Megawati pun terus memelesat, tak cuma di kalangan masyarakat, tetapi juga di internal partai. Sampai-sampai dia dipercaya menggantikan Soerjadi di tampuk tertinggi kepemimpinan PDI.

Mega pun dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI melalui Rapat Paripurna I Musyawarah Nasional PDI yang digelar 22 Desember 1993 di Jakarta.

Dualisme kepemimpinan

Namun, pascapenetapan Megawati sebagai Ketua Umum PDI, kubu Soerjadi tak terima. Upaya perebutan kekuasaan terus dilakukan.

Tiga tahun setelah KLB tepatnya 20-22 Juni 1996, sebagian kader menggelar kongres di Medan yang pada akhirnya menetapkan Soerjadi kembali sebagai ketua umum PDI.

Soerjadi dan kubunya pun bergerak cepat. Tak sampai dua pekan setelah Kongres Medan, mereka menghadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu, Moh Yogie S Memet, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Soerjadi dan jajarannya melaporkan hasil Kongres Medan. Mendagri, sebagai perwakilan pemerintah yang sejak awal terkesan condong ke kubu Soerjadi, pun menyatakan keabsahan DPP PDI hasil Kongres Medan.

Mendagri saat itu mengatakan dirinya telah melapor ihwal Kongres PDI Medan ke Presiden Soeharto. Pemerintah pun menyatakan, hanya ada satu DPP PDI, yakni kepengurusan hasil Kongres Medan yang dipimpin Soerjadi.

Dalam pernyataannya, Mendagri juga menyebut, pemerintah hanya mengakui DPP PDI pimpinan Soerjadi untuk tahapan-tahapan Pemilu 1997 selanjutnya.

"Kongres memiliki kekuasaan tertinggi, maka berlaku bagi seluruh warga PDI untuk menegakkan, menghormati, mengikuti, dan melaksanakan apa yang tersirat dan tersurat dalam keputusan kongres tersebut. Pemerintah tidak ikut apa-apa ya,” kata Mendagri Yogie saat itu.

Baca juga: Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Namun demikian, Megawati dan kubunya tak tinggal diam. Kubu Megawati mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk meminta kepastian hukum mengenai kepengurusan PDI yang sah.

Bersamaan dengan itu, PDI pimpinan Megawati juga terus mempersiapkan diri menyambut Pemilu 1997.

Untuk menunjukkan eksistensinya, PDI kubu Megawati juga memfasilitasi mimbar bebas dan aksi demonstrasi di halaman DPP PDI.

Kerusuhan 27 Juli

Atas dinamika ini, tensi politik terus meninggi. Dukungan untuk Megawati mengalir, utamanya dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru pimpinan Soeharto.

Jelang akhir Juli 2022, isu perebutan DPP PDI menguat. PDI kubu Mega pun menjaga kantor DPP PDI siang dan malam.