Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Taliban ke Indonesia, Kemenlu: Urusan Internal dengan Perwakilan Afghanistan

Kompas.com - 26/07/2023, 15:23 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Taliban dari pemerintahan Afghanistan melakukan kunjungan ke Indonesia.

Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah kepada Kompas.com, Rabu (26/7/2023).

Teuku Faizasyah mengatakan, anggota Taliban yang datang ke Indonesia bertujuan untuk bertemu dengan perwakilan Afghanistan di Jakarta.

"Mereka datang untuk urusan internal dengan perwakilan Afghanistan di Jakarta, sifatnya kunjungan informal," katanya.

Baca juga: Anggota Taliban Lakukan Kunjungan Tak Resmi ke Indonesia pada Awal Juli 2023

Ia juga menegaskan bahwa anggota Taliban yang datang tidak melakukan pertemuan apa pun dengan pihak Pemerintah Indonesia, termasuk Kemenlu RI.

Namun, Teuku Faizasyah enggan memberikan informasi secara rinci terkait kedatangan anggota Taliban tersebut, Termasuk jumlah dan upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah Indonesia.

"Tidak semua bisa disampaikan, mohon dimaklumi. Namun, pastinya tidak ada pertemuan apa pun dengan pihak Kemenlu," ujar Teuku Faizasyah.

Sebagai informasi, Pemerintah Taliban di Afghanistan tidak diakui secara resmi oleh negara atau badan dunia manapun.

Baca juga: Kemenlu: Tak Ada Satu Pun Negara di Dunia Secara Eksplisit Akui Pemerintahan Taliban

Bahkan, hanya segelintir negara yang memiliki kantor perwakilan di Afghanistan.

Indonesia hingga kini juga belum mengakui legitimasi pemerintahan Taliban.

Dikutip dari AFP, Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan Hafiz Zia Ahmad pada 14 Juli 2023 menulis di Twitter, bahwa salah satu diplomat top pemerintah memimpin delegasi ke Indonesia.

“Delegasi mengadakan pertemuan dan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa cendekiawan, politisi, dan pengusaha di Indonesia untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi bilateral,” tulis Hafiz Zia Ahmad.

Namun, ia tidak mengungkapkan siapa saja politisi Indonesia yang akan bertemu dengan delegasi Afghanistan.

Baca juga: KTT soal Afghanistan Berakhir Tanpa Pengakuan atas Pemerintahan Taliban

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com