Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kunjungan Jokowi Seharusnya Tak Hanya Soal Sarana, Dengarkan Rakyat, Keluarga Korban Kanjuruhan"

Kompas.com - 25/07/2023, 10:41 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty Internasional Indonesia menyayangkan sikap aparat keamanan negara yang menghalangi para korban tragedi Kanjuruhan untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, korban hanya ingin menagih janji keadilan semata.

"Sangat disayangkan upaya keluarga korban Tragedi Kanjuruhan untuk bertemu Presiden Joko Widodo dihalangi oleh aparat keamanan negara. Padahal mereka hanya ingin bertemu dengan Presiden untuk menagih janji keadilan yang tidak kunjung mereka dapatkan," ujar Usman dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2023).

Usman mengatakan, pihak berwenang yang gagal memberikan keadilan kepada korban kekerasan Kanjuruhan membuat para korban ingin mengadu langsung ke Jokowi.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Malang, TGA Berharap Bertemu Bahas Tragedi Kanjuruhan

Menurut dia, tragedi Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober 2022 adalah tugas besar negara untuk melakukan pembenahan atas peristiwa itu.

"Presiden juga seharusnya menyempatkan diri untuk mendengar dan menindaklanjuti tuntutan korban dan keluarga, bukan membiarkan aparat keamanan menghalang-halangi apalagi membentak mereka," imbuh dia.

"Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Malang jangan hanya menyambangi sarana dan prasarana infrastruktur, namun juga harus mendengar aspirasi rakyat, terutama warga yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat dan belum mendapat keadilan seperti yang dialami para korban Tragedi Kanjuruhan Malang," papar Usman.

Baca juga: ICJR: Gas Air Mata Kedaluwarsa yang Digunakan dalam Tragedi Kanjuruhan Lebih Beracun

Diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur tepatnya ke PT Pindad dan blusukan ke pasar-pasar pada Senin (24/7/2023).

Kunjungan Presiden ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak keluarga korban Tragedi Kanjuruhan untuk berupaya bertemu.

Setidaknya ada tiga tuntutan yang keluarga korban ingin sampaikan, yakni penanganan kasus Tragedi Kanjuruhan hingga tuntas, pengusutan Laporan model B di Polres Malang dan penolakan terhadap renovasi Stadion Kanjuruhan.

Sebelumnya, Sabtu 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan, Malang, menjadi masa kelam bagi dunia sepak bola Tanah Air, juga bagi bumi pertiwi Indonesia.

Kerusuhan, kepanikan, pecah usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam lanjutan laga Liga 1 2022-2023.

Tembakan gas air mata, lalu sesak napas, berdesakan, terinjak, menjadi faktor penyebab, mengakibatkan 136 nyawa melayang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com