Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Ungkap "Online Scam" Sasar Generasi Muda, Korbannya Ada Lulusan S1 dan S2

Kompas.com - 21/07/2023, 17:17 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, online scam (penipuan daring) banyak menyasar generasi muda dan berpendidikan. Beberapa korbannya merupakan lulusan strata I dan strata II.

Hal ini berbeda dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) konvensional, yang banyak menyasar masyarakat kelas bawah dengan pendidikan minim atau tidak berpendidikan. Biasanya, mereka dipekerjakan menjadi pekerja domestik atau pekerja rumah tangga.

"Untuk online scam spesifik, dia menyasar generasi muda, generasi Z. Berpendidikan. Yang kami catatkan (korbannya) bukan hanya lulusan S1, lulusan S2, ada yang sudah menjadi korban, dia berpendidikan namun tidak punya pekerjaan (pengangguran)," kata Judha dalam diskusi media secara daring, Jumat (21/7/2023).

Baca juga: Kemenlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban Banjir dan Tanah Longsor di Korsel

Judha menuturkan, korban TPPO online scam kebanyakan adalah mereka yang memahami digital. Sebab, mereka akan dipekerjakan untuk menipu Warga Negara Indonesia (WNI) melalui media sosial.

Ada pula korban yang telah memiliki pekerjaan di Indonesia. Namun, tertarik dengan pekerjaan mudah bergaji besar yang ditawarkan pelaku TPPO.

"Kemudian, mereka (korban) dari kelompok menengah. Kalau yang ke Timur Tengah, Malaysia (untuk jadi PRT), dari kelompok bawah. Namun kalau yang (online scam) ini, dari kelompok menengah. Mereka secara ekonomi relatif mampu," beber Judha.

Lebih lanjut Judha mengungkapkan, korban yang terjerat bujuk rayu biasanya berawal dari iklan lowongan bekerja di luar negeri bergaji tinggi, tanpa memerlukan kualifikasi khusus.

Berdasarkan salah satu iklan lowongan kerja yang disampaikan Judha, ada beberapa persyaratan yang dilampirkan. Calon korban harus menguasai sosmed, bertanggung jawab, memiliki paspor, dan menguasai bahasa Indonesia.

Baca juga: Kemenlu Ungkap Ada WNI Kasus TPPO yang Kembali Kerja di Perusahaan Online Scam Usai Dipulangkan

"Bekerja ke luar negeri namun yang ditanya bisa bahasa Indonesia dengan baik. Kalau ada yang pernah melihat dan tertarik terhadap lowongan pekerjaan seperti ini, tolong berhati-hati," jelasnya.

Adapun hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah menangani dan memfasilitasi repatriasi 2.438 WNI yang menjadi korban.

Jumlah korban semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, jumlah negara tujuannya semakin meluas, mulai dari Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Ini Emirat Arab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com