Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Konflik Jelang Pemilu, Mendagri: Media Massa dan Medsos Jangan Timbulkan Hoaks

Kompas.com - 20/07/2023, 15:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan media massa maupun akun media sosial untuk tidak menyebarkan informasi bohong yang bisa menyebabkan konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Tito mengatakan, media massa dan media sosial harus membuat pemberitaan yang baik, yakni berita yang obyektif, tidak memprovokasi, serta tidak mengandung hoaks dan kampanye hitam.

"Media juga memberitakan yang obyektif sesuai dengan fakta, media sosial juga kita minta jaga diri. Jangan menimbulkan hoaks, black campaign yang bisa memprovokasi terjadinya konflik," kata Tito di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: KPK: Video Geledah dan Sita Harta Mendagri Tito Karnavian Hoaks

Tito menuturkan, pemilu memang kegiatan yang wajib dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Namun, mantan kapolri itu menyebutkan, dari sudut pandang keamanan, pemilu juga berpotensi menimbulkan konflik karena perbedaan pilihan politik.

"Kita jaga jangan sampai konfliknya menjadi konflik saling menghancurkan, manage supaya perbedaan tetap ada tapi tidak sampai kepada kekerasan," ujar Tito.

Baca juga: Kepada Para Jurkam, Ganjar Pranowo Minta Hindari Hoaks dan Politik Identitas

Ia menambahkan, aparat keamanan yang terdiri dari TNI, Polri, maupun unsur lainnya juga mesti dapat memprediksi dan mengantisipasi potensi kerawanan akibat pemilu.

"Dan menyelesaikan dengan cara-cara proaktif dan bila terjadi kekisruhan cepat bisa menyelesaikan," kata Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com