Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Ratusan Ribu Penderita TBC, Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Lokasi Karantina Khusus

Kompas.com - 19/07/2023, 00:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan instansi terkait menyiapkan lokasi karantina khusus bagi penderita tuberkulosis (TBC).

Lokasi karantina diminta berdekatan dengan lokasi kasus TBC terjadi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas membahas penanganan TBC yang dipimpin Presiden Jokowi pada Selasa (18/7/2023).

"Arahan Bapak Presiden, selama dua bulan ini coba disiapkan karantina khusus, tapi kalau bisa dekat dengan masing-masing lokasi di mana terjadi tuberkulosis ini. Jadi selama dua bulan dia tidak menularkan keluarganya, dimasukkan ke karantina khusus," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Penderita TBC Capai 969.000, Pemerintah Kaji 3 Opsi Vaksin

Selain agar tidak menular ke keluarga pengidap, karantina juga diharapkan bisa menjadikan pasien pengidap TBC disiplin meminum obat.

Sebab, kata Budi, pengobatan TBC dapat berlangsung dalam waktu enam bulan dengan minimal dua bulan penuh sampai obatnya bereaksi.

Dia melanjutkan, saat ini Indonesia merupakan negara dengan pengidap TBC terbesar kedua di dunia setelah India. Jumlah kasus TBC di Indonesia diperkirakan mencapai 969.000 kasus.

"Di Indonesia diestimasi setiap tahun ada 969.000 kasus masyarakat kita yang terkena TBC dan sampai sebelum Covid-19 paling banyak bisa teridentifikasi 545.000-an. Jadi sisanya 400.000 itu enggak terdeteksi, padahal ini penyakit menular, bisa menular ke mana-mana," papar Budi.

Baca juga: Peneliti Indonesia di Jerman Ciptakan e-Nose, Alat Deteksi TBC Cepat

Oleh karena itu, pemerintah sejak akhir 2022 telah melakukan akselerasi pendeteksian TBC.

Sehingga, saat ini bisa mendeteksi sekitar 720.000 pengidap dari sebelumnya hanya tercatat sekitar 540.000 pasien.

Menkes berharap angka tersebut bisa naik menjadi 90 persen dari estimasi 969.000 pengidap TBC.

"Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah, naik, yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720.000. Kita harapkan sampai 2024 nanti 90 persen dari estimasi yang 969.000 bisa ketemu atau bisa terdeteksi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi menuturkan saat ini pemerintah terus berupaya mempercepat eliminasi penyakit TBC di Tanah Air melalui berbagai langkah.

Baca juga: 200 Anak di Magetan Positif TBC, Dinkes Singgung Kebiasaan Warga Merokok

Langkah-langkah itu yakni mulai dari menggencarkan surveilans atau deteksi, pengobatan, hingga pemberian vaksin.

Khusus untuk vaksin, pemerintah saat ini sedang mengkaji tiga vaksin TBC untuk masyarakat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com