Ada Ratusan Ribu Penderita TBC, Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Lokasi Karantina Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan instansi terkait menyiapkan lokasi karantina khusus bagi penderita tuberkulosis (TBC).

Lokasi karantina diminta berdekatan dengan lokasi kasus TBC terjadi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas membahas penanganan TBC yang dipimpin Presiden Jokowi pada Selasa (18/7/2023).

"Arahan Bapak Presiden, selama dua bulan ini coba disiapkan karantina khusus, tapi kalau bisa dekat dengan masing-masing lokasi di mana terjadi tuberkulosis ini. Jadi selama dua bulan dia tidak menularkan keluarganya, dimasukkan ke karantina khusus," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Penderita TBC Capai 969.000, Pemerintah Kaji 3 Opsi Vaksin

Selain agar tidak menular ke keluarga pengidap, karantina juga diharapkan bisa menjadikan pasien pengidap TBC disiplin meminum obat.

Sebab, kata Budi, pengobatan TBC dapat berlangsung dalam waktu enam bulan dengan minimal dua bulan penuh sampai obatnya bereaksi.

Dia melanjutkan, saat ini Indonesia merupakan negara dengan pengidap TBC terbesar kedua di dunia setelah India. Jumlah kasus TBC di Indonesia diperkirakan mencapai 969.000 kasus.

"Di Indonesia diestimasi setiap tahun ada 969.000 kasus masyarakat kita yang terkena TBC dan sampai sebelum Covid-19 paling banyak bisa teridentifikasi 545.000-an. Jadi sisanya 400.000 itu enggak terdeteksi, padahal ini penyakit menular, bisa menular ke mana-mana," papar Budi.

Baca juga: Peneliti Indonesia di Jerman Ciptakan e-Nose, Alat Deteksi TBC Cepat

Oleh karena itu, pemerintah sejak akhir 2022 telah melakukan akselerasi pendeteksian TBC.

Sehingga, saat ini bisa mendeteksi sekitar 720.000 pengidap dari sebelumnya hanya tercatat sekitar 540.000 pasien.

Menkes berharap angka tersebut bisa naik menjadi 90 persen dari estimasi 969.000 pengidap TBC.

"Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah, naik, yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720.000. Kita harapkan sampai 2024 nanti 90 persen dari estimasi yang 969.000 bisa ketemu atau bisa terdeteksi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi menuturkan saat ini pemerintah terus berupaya mempercepat eliminasi penyakit TBC di Tanah Air melalui berbagai langkah.

Baca juga: 200 Anak di Magetan Positif TBC, Dinkes Singgung Kebiasaan Warga Merokok

Langkah-langkah itu yakni mulai dari menggencarkan surveilans atau deteksi, pengobatan, hingga pemberian vaksin.

Khusus untuk vaksin, pemerintah saat ini sedang mengkaji tiga vaksin TBC untuk masyarakat.

Pemerintah menilai efektivitas vaksin Bacille Calmette-Guérin (BCG) rendah.

Sebagaimana diketahui, saat ini vaksin BCG diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit TBC.

"Saat ini Indonesia telah berpartisipasi aktif dengan organisasi dunia dan telah ada tiga potensi vaksin baru yang akan pemerintah datangkan," ujar Budi.

"Yang paling dekat adalah vaksin yang ditemukan oleh Glaxosmithkline (GSK), kemudian diambil alih oleh Bill and Melinda Gates Foundation, sekarang sedang dalam proses untuk melakukan clinical trial di Indonesia," lanjut dia.

Proses clinical trial atau penelitian klinis tersebut bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain vaksin tersebut, ada dua vaksin lain yang juga tengah dikaji pemerintah.

Keduanya yakni vaksin mRNA dari BioNTech-Biofarma dan viral vektor CanSino-Etana.

"Ada dua lagi kandidat vaksin mRNA yang kita bekerja sama dengan pihak luar negeri supaya bisa—kalau mRNA kan lebih cepat kayak Pfizer dan Moderna. Jadi ada tiga kandidat vaksin TBC baru yang sedang kita kaji penggunaannya," kata Budi.