Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bentuk Satgas di Kemenkominfo Bertugas Bantu Menteri dan Wamen

Kompas.com - 17/07/2023, 14:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang bertugas membantu Menteri Kominfo Budi Arie Setiad dan Wakil Menteri (Wamen) Kominfo Nezar Patria.

Jokowi mengatakan, persoalan yang diurus oleh Kementerian Kominfo sangat banyak dan tidak mudah, sehingga keberadaan satgas tersebut sangat diperlukan.

"Semuanya bisa dikejar, dipercepat semuanya. Sehingga sudah ada wamen pun kita tambah satgas. Karena setelah saya detailkan persoalan-persoalan yang ada di dalam bukan persoalan yang mudah," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Baca juga: Paiman Raharjo Diminta Jokowi Perkuat Kemendes karena Banyak Desa Pertumbuhannya Lambat

Dia menambahkan, salah satu persoalan yang dihadapi Kominfo adalah jual beli online atau e-commerce yang perkembangannya sangat pesat.

Kemudian, lanjut Jokowi, perkembangan dunia yang ditentukan oleh information and communication technology (ICT). Sehingga, hal-hal seperti perkembangan artificial intelligent (AI)  maupun frekuensi satelit juga bisa segera diselesaikan.

Jokowi menilai, semua perkembangan yang ada tersebut harus diantisipasi dengan cepat. Di sisi lain, waktu yang dimiliki kabinetnya hanya tinggal sedikit.

"Masih wamen kita bantu lagi dengan satgas. Ya memang kita waktunya sangat mepet sekali. Ada satgasnya juga nanti," tutur Jokowi.

Baca juga: Budi Arie Resmi Dilantik Jadi Menkominfo dan Nezar Patria Wakil Menteri Kominfo

Meski begitu, Jokowi menyebut pemerintah belum menunjuk siapa yang akan memimpin satgas khusus di Kementerian Kominfo tersebut. Sebab, hal ini akan dibicarakan dulu dengan Menteri Kominfo dan Wakil Menteri Kominfo.

"Nanti dengan Pak Menteri dengan Pak Wamen akan kita bicarakan agar, karena ini bukan persoalan mudah," tambah Jokowi.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengatakan satgas yang dimaksud Presiden Jokowi bertujuan untuk percepatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembentukan satgas tersebut akan segera dibahas.

"Intinya satgas percepatan pemanfaatan TIK. Jangan sampai kalah cepat dengan perkembangan TIK yang ada, baik infrastruktur maupun regulasi," jelas Bey.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com