Capres-Cawapres yang Palsukan Dokumen Pemilu Bisa Dipenjara 6 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dilarang memalsukan dokumen persyaratan pendaftaran peserta pemilu.

Demikian pula dengan calon anggota legislatif (caleg), baik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Capres atau cawapres maupun caleg yang kedapatan membuat dokumen palsu bisa disanksi pidana penjara 6 tahun dan denda puluhan juta rupiah.

Baca juga: Capres-Cawapres Pemilu 2024 Cukup Berpendidikan SMA atau Sederajat

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 520 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah),” demikian bunyi aturan tersebut.

Adapun menurut Pasal 229 UU Pemilu, ada sejumlah dokumen yang harus diserahkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan capres-cawapres. Dokumen tersebut yakni:

• surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• kesepakatan tertulis antarpartai politik;
• surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan parpol koalisi;
• kesepakatan tertulis antara partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon;
• naskah visi, misi, dan program dari bakat pasangan calon;
• surat pernyataan dari bakal pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon; dan
• kelengkapan persyaratan bakd pasangan calon.

Adapun pendaftaran pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024 akan digelar selama kurang lebih satu bulan yakni 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Setelah partai politik mendaftarkan bakal capres-cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selanjutnya akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.

Jika dokumen dinyatakan lengkap, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Syarat Capres Pemilu 2024: Tidak Pailit dan Tak Punya Utang yang Rugikan Negara

Berikutnya, tahapan pemilu dilanjutkan dengan masa kampanye yang akan berlangsung selama 75 hari, 28 November 2023-10 Februari 2024.

Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia . Tak hanya untuk memilih capres-cawapres, tetapi juga DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.