Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Pertanyakan PAN yang Dorong Erick Jadi Cawapres Ganjar: Sudah Gabung?

Kompas.com - 14/07/2023, 16:15 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan mempertanyakan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendorong Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ganjar Pranowo.

Usman mempertanyakan posisi PAN yang memberi usulan kepada poros PDI-P-PPP, tetapi tak kunjung mendeklarasikan posisi dukungan mereka pada Pilpres 2024.

"Yang menjadi pertanyaan adalah apakah PAN sudah mendeklarasikan diri bergabung bersama PDI Perjuangan dan PPP?" ujar Usman saat dimintai konfirmasi, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: PAN Akui Sudah Sodorkan Nama Erick Thohir ke Megawati dan Prabowo

Ia mengatakan, seharusnya PAN bergabung dulu dengan poros PDI-P-PPP yang mendukung Ganjar sebagai bacapres 2024.

Setelah itu, PAN bisa duduk bersama untuk membahas siapa sosok yang pantas mendampingi Ganjar dan memenangkannya.

"Kata kuncinya adalah 'bisa saling melengkapi dan menang'. Soal visi, misi, dan program pemenangan sedang kami diskusikan. Yakinlah bahwa kerja sama kami akan membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," tuturnya.

PPP sendiri, kata Usman, mendorong kader mereka, Sandiaga Uno, sebagai bacawapres Ganjar.

Meski begitu, Usman tetap memuji sosok Erick yang diajukan PAN sebagai tokoh muda yang cerdas.

"Soal PAN mendorong Pak Erick Thohir menjadi bacawapres Mas Ganjar itu hal yang wajar saja karena Pak Erick Thohir adalah tokoh muda yang cerdas, santun, dan memiliki elektabilitas yang cukup mumpuni," jelas Usman.

Baca juga: Soal Nasib KIB, PPP Tunggu Golkar dan PAN Ikut Gabung Usung Ganjar

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengakui bahwa partainya sudah menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo.

Eddy mengatakan, tawaran itu disampaikan PAN ketika bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Prabowo pada beberapa waktu lalu.

"Dalam pertemuan yang baik dan produktif dengan Ibu Megawati dan teman-teman dari PDI-P, kami sampaikan bahwa kita menawarkan Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya," kata Eddy dalam acara "Satu Meja" Kompas TV, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: PAN Ngotot Ajukan Erick Thohir Jadi Cawapres, Bisa ke Koalisi PDI-P atau Gerindra

"Begitu juga ketika kita bertemu dengan Pak Prabowo, teman-teman Gerindra, kami juga sampaikan hal yang sama," imbuh dia.

Eddy mengeklaim bahwa partainya konsisten mendorong Erick sebagai bacawapres sejak tahun lalu, ketika partai lainnya masih membahas calon presiden.

Ia pun mengaku tidak masalah bakal mengusung Ganjar atau Prabowo sebagai capres, asalkan Erick menjadi bacawapresnya.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/6/2023).KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/6/2023).

Eddy meyakini bahwa Erick mempunyai peluang untuk dipinang sebagai bacawapres bila melihat elektabilitasnya yang terus meningkat dalam beberapa waktu belakangan.

"Jadi menurut kami ya ini bukan sesuatu yang hampa yang kita bawa dan kita tawarkan kepada teman-teman bakal capres lainnya," kata Eddy.

Ia berharap PDI-P dan Gerindra akan memberikan respons baik dalam waktu dekat terkait tawaran menjadikan Erick sebagai bacawapres Ganjar dan Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com