Sampaikan Eksepsi, Kubu Galumbang Menak Singgung soal Hajat Politik Terkait Kasus BTS 4G

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat Hukum Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Maqdir Ismail, menyinggung soal hajat politik dalam eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan dalam sidang pada Rabu (12/7/2023).

Galumbang Menak merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022.

Menurut Maqdir, Galumbang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung di awal tahun 2023 setelah lika-liku perkara ini dikaitkan dengan isu politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Bagi kita, sungguh akan menjadi malapetaka kalau perkara yang ditimbulkan karena adanya hajat politik yang segera tiba," kata Maqdir dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Bacakan Eksepsi di Kasus BTS 4G, Kubu Galumbang Menak: Lebih Cocok Pengancaman oleh Pejabat

"Meskipun, kami percaya bahwa jika ada yang mengenai perkara ini bersinggungan dengan politik, tentu itu tidak bisa kita cegah di tengah informasi yang terbuka ini," ujarnya lagi.

Maqdir Ismail pun meyakini bahwa kasus BTS 4G tidak timbul secara tiba-tiba lantaran dikaitkan dengan politik. Meskipun, salah satu terdakwa dalam perkara ini merupakan politikus.

Diketahui, salah seorang terdakwa dalam perkara ini adalah Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate.

"Bagi kami, terutama klien kami dalam perkara ini, tidak ada hubungannya dengan politik," kata Maqdir.

Baca juga: Menpora Diperiksa Terkait Kasus BTS 4G, Jokowi: Tanya ke Kejagung, Jangan ke Saya

Dalam materi eksepsi, Maqdir Ismail menilai jaksa telah memaksakan Pasal tentang kerugian negara untuk menjerat kliennya.

Padahal, perbuatan yang dilakukan oleh Galumbang Menak diklaim sebagai tindakan yang dipaksakan oleh Kemenkominfo atas proyek dari pemerintah.

"Perbuatan yang dituduhkan tidak lebih dari adanya rencana yang diterapkan dalam proyek strategis nasional oleh Pemerintah RI yang diterjemahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk direalisasikan dengan cara memaksa atau mengancam keberlangsungan bisnis pelaku industri telekomunikasi, termasuk terdakwa," ujar Maqdir.

"Kejadian korupsi yang didakwakan lebih cocok menjadi tindakan pemerasan atau pengancaman oleh pejabat atau setidak-tidaknya merupakan perbuatan penyuapan," katanya lagi.

Baca juga: Tersangka Kasus BTS 4G Kominfo Windi Purnama Ajukan Praperadilan

Maqdir berpandangan, perkara yang menjerat kliennya seharusnya diselesaikan secara perdata atau setidak-tidaknya diselesaikan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Ia juga menilai, surat dakwaan jaksa terhadap Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia itu tidak cermat, tepat dan jelas sehingga harus dibatalkan demi hukum.

Dengan demikian, kubu Galumbang juga meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengabulkan nota keberatan untuk seluruhnya.

"Menyatakan perkara pidana nomor: 63/pid.sus/TPK 2023/pn jkt.pst tidak dapat diperiksa lebih lanjut," kata Maqdir.

Baca juga: Kamis Pagi, Maqdir Ismail Bakal Penuhi Panggilan Kejagung dan Serahkan Uang Rp 27 Miliar

Selain Galumbang, Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Kemudian, mantan Menkominfo Johnny G Plate; Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; dan Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto.

Mereka juga telah menyampaikan nota pembelaan atas surat dakwaan yang menyebutkan seluruh terdakwa telah merugikan keuangan negara Rp 8,032 miliar.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut setidaknya ada sembilan pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut.

Komisaris PT Solitech Media Sinergy mendapatkan Rp 119.000.000.000, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif mendapatkan Rp 5.000.000.000.

Kemudian, Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia menerima Rp 453.608.400 dan Johnny G Plate disebut telah menerima Rp 17.848.308.000.

Baca juga: Terima Surat dari Maqdir, Kejagung: Pemeriksaan Ditunda ke Kamis

Selanjutnya, Windi Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan mendapatkan Rp 500.000.000.

Berikutnya, Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki menerima Rp 50.000.000.000 dan 2.500.000 dollar AS.

Sebagai informasi, Windi dan Yusrizki kini masih menjalani proses penyidikan di Kejaksaan Agung.

Lebih lanjut, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 menerima uang sebesar Rp 2.940.870.824.490.

Kemudian, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 menerima uang sebesar Rp 1.584.914.620.955.

Terakhir, Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 diduga menerima uang dari proyek ini sebesar Rp 3.504.518.715.600.

Para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa Anang Achmad Latif, Irwan Hermawan dan Galumbang Menak juga didakwa dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga: Bantah Terlibat Kasus BTS 4G Kominfo, Politisi Demokrat Buat Laporan ke Bareskrim