Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Demi Pelayanan Kesehatan yang Baik, Freeport Dukung Pelaksanaan Riskesdas Kabupaten Mimika 2022

Kompas.com - 12/07/2023, 09:49 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira menerima kunjungan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu (5/7/2023). 

Pada kesempatan itu, Pemkab Kabupaten Mimika menyampaikan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022.

Pemkab Mimika melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika bersama PT Freeport Indonesia dan Yayasan Pusat Inovasi Kesehatan (Pikat) yang berafiliasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melaksanakan Riskesdas Kabupaten Mimika 2022.

Kepala BKPK Syarifah Liza Munira pun mengapresiasi kemitraan sejumlah pihak dalam pelaksanaan Riskesdas Kabupaten Mimika 2022. 

“Apresiasi atas inisiatif, upaya dan hasil yang sudah dilakukan Dinkes Kabupaten Mimika dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat di sana. Keterlibatan stakeholder di daerah sangat penting untuk memastikan pengumpulan data yang dilakukan,” ujarnya dalam siaran pers, (12/7/2023). 

Baca juga: Kemendag Bakal Keluarkan Izin Ekspor Tembaga Freeport Pekan Ini

Liza mengatakan, kebijakan kesehatan harus ditetapkan berdasarkan data dan bukti (evidence). Berdasarkan data hasil riset, pemerintah dapat memberikan layanan kesehatan yang sesuai. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin mendorong pemerintah daerah (pemda) dapat meningkatkan pendataan kesehatan. 

Selain pendataan rutin, pemda juga diharapkan melakukan surveilans kesehatan dengan baik sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat. 

Hasil Riskesdas Kabupaten Mimika tahun 2022 diserahkan Kepala Dinkes Kabupaten Mimika Reynold Ubra. 

Reynold berharap, hasil Riskesdas Kabupaten Mimika tahun 2022 dapat diteruskan kepada lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Baca juga: Bahlil: Freeport Harus Bangun Smelter di Papua, Jangan Kita Ditipu-tipu Terus...

Dengan begitu, riskesdas tersebut dapat bermanfaat untuk penyusunan arah kebijakan bagi kabupaten di wilayah Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Tengah. 

“Riskesdas ini menjadi role model kemitraan pemerintah dan swasta untuk isu-isu kesehatan. Kami mendorong kabupaten atau kota lain secara mandiri dapat melakukan riskesdas sebagai tolok ukur dari visi dan misi kepala daerah di Indonesia,” ujarnya. 

Reynold mengatakan, sebagai perwujudan Satu Data Kesehatan oleh Kemenkes, pihaknya menyerahkan data-data hasil riset tersebut agar dapat diakses para peneliti. 

Untuk diketahui, Riskesdas Kabupaten Mimika 2022 mengukur beberapa variabel yang dapat menunjukkan derajat kesehatan Kabupaten Mimika.

Variabel itu berkaitan dengan pengetahuan, perilaku, lingkungan, ketersediaan air bersih, penyakit berbasis lingkungan, akses pelayanan kesehatan, dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. 

Halaman:


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com