Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemelut Partai Golkar, Kursi Kepemimpinan Airlangga Hartarto Digoyang Internal

Kompas.com - 11/07/2023, 11:33 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpecahan tengah menghantui partai beringin setelah kursi kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto digoyang internalnya sendiri.

Pangkalnya, Dewan Pakar Partai Golkar mendorong hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang memutuskan Airlangga sebagai bakal calon presiden (bacapres) dievaluasi.

Mereka beralasan evaluasi mesti dijalankan karena Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga tak leluasa menentukan sikap politiknya jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Di sisi lain, DPP Partai Golkar pasang badan. Mereka menyatakan bahwa semua kader tetap solid mendukung Airlangga bertarung di Pilpres 2024.

Desak Munaslub

Isu kemelut di internal Golkar berembus kencang setelah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memimpin rapat pleno ke-VIII di kediamannya, Minggu (9/7/2023).

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, rapat tersebut dalam rangka menyusun rekomendasi supaya hasil munas dibatalkan.

"Saya minta dewan pakar harus membuat rekomendasi, meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke dewan pakar," ujar Ridwan saat dihubungi.

Menurutnya, evaluasi hasil Munas 2019 mesti dilakukan karena saat ini partai Golkar tak leluasa menentukan sikap jelang Pilpres 2024.

Baca juga: Dewan Pakar Golkar Gelar Rapat, Munas yang Tetapkan Airlangga Capres Dievaluasi

Maka dari itu, sangat mungkin rekomendasi dari dewan pakar bakal berisi permintaan untuk mengganti bacapres Golkar dari Airlangga dengan figur lain.

Mekanisme tersebut bisa saja ditempuh melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

Pihaknya pun membuka kemungkinan bahwa Munaslub juga bisa mengarah pada pergantian posisi ketua umum Golkar.

"Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya endak sebut nama, nah itu bisa juga," ucap dia.

3 rekomendasi

Setelah menggelar rapat, Dewan Pakar Partai Golkar akhirnya mengumumkan tiga rekomendasi.

Hasilnya, dewan pakar merekomendasikan kepada Golkar untuk segera membentuk poros koalisi baru dan Airlangga mendeklarasikan diri sebagai bacapres 2024.

Dalam surat rekomendasi tersebut, tidak ada arahan menggelar munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com