Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipanggil DPP PDI-P, Effendi Simbolon Klaim Kerap Kritik Prabowo

Kompas.com - 10/07/2023, 19:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Effendi Simbolon tidak mendukung pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Effendi mengungkapkan hal itu saat dimintai klarifikasi oleh DPP PDI-P usai menyebut Prabowo layak menakhodai RI setelah Presiden Joko Widodo tak lagi menjabat. Menurut Hasto, dalam klarifikasi tersebut, Effendi juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap mengkritik kebijakan Menteri Pertahanan tersebut.

"Pak Effendi di dalam diskusi sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan itu juga bersifat objektif terkait dengan kebijakan dari Menhan Bapak Prabowo," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Effendi Simbolon Dipanggil PDI-P Sebut Prabowo Cocok Jadi Nakhoda RI, Ini Deretan Kontroversinya

"Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar, itu merupakan kebijakan yang tidak tepat. Bahkan berpotensi melanggar Undang-Undang (UU)," sambungnya.

Effend diketaui merupakan anggota Komisi I, mitra kerja Kementerian Pertahanan di parlemen. Selain mengkritik pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) bekas itu, Effendi diklaim juga kerap mengkritik kebijakan Prabowo lainnya yang dianggap kurang dipersiapkan dengan baik.

Namun, Hasto tak membeberkan alutsista yang dimaksud.

"Nah dengan demikian, Pak Effendi menyampaikan hal-hal yang bersifat objektif dan itu dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban sebagai sosok yang lama berkecimpung di Komisi I, sehingga bisa memahami mana kebijakan pertahanan dalam pengadaan alutsista yang tepat, mana yang tidak tepat bahkan yang juga berpotensi merugikan Indonesia di masa yang akan datang," ungkapnya.

Sementara itu, Hasto menegaskan bahwa pemanggilan Effendi hari ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPP PDI-P.

Pemanggilan tersebut adalah buntut pernyataan Effendi saat Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023) lalu.

Baca juga: DPP PDI-P Ingatkan Effendi Simbolon: Kalau Mau Bebas, Jangan di Partai

Hasto pun meyakini Effendi bakal tegak lurus dengan keputusan partai yang telah mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bacapres PDI-P.

"Semua akan bergerak serempak di dalam turun ke bawah memenangkan Pak Ganjar sebagai capres dan kemudian juga bergerak di dalam memenangkan pileg," ucap dia.

Sebelumnya, DPP PDI-P memanggil Effendi Simbolon untuk melakukan klarifikasi usai menyebut Prabowo cocok menakhodai RI.

Pemanggilan ini dilakukan di Kantor DPP PDI-P pukul 13.00 dan berakhir sekitar pukul 14.00 WIB.

Baca juga: Sempat Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI, Effendi Simbolon Kini Pastikan Tegak Lurus Dukung Ganjar

Adapun, Effendi selaku ketua umum PSBI menyatakan bahwa Prabowo diundang ke Rakernas PSBI dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan.

"Kami mengundang beliau kan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ini kan bukan forum calon presiden, komunitas warga simbolon ini kan unsur dukungan untuk pertahanan negara,” kata Effendi kepada awak media, Jumat (7/7/2023).

Secara pribadi, Effendi ingin mendengarkan gagasan Prabowo jika Ketua Partai Umum Gerindra itu menjadi “nakhoda”.

"Kami ingin dengar sejujurnya dalam benak dia itu, seperti apa sih kalau dia kemudian menjadi nakhoda,” ujar Effendi.

Baca juga: Bantah Effendi Simbolon Pindah Partai, Sekjen PDI-P: Sekali Merah, Tetap Merah

Kendati demikian, Effendi tidak menjelaskan maksud dari kata “nakhoda” itu. Dalam acara tersebut, Prabowo menceritakan pengalamannya terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com