Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Effendi Simbolon Dipanggil DPP PDI-P Usai Undang Prabowo, Gerindra: Masing-masing Partai Punya Mekanisme

Kompas.com - 09/07/2023, 14:35 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Dewan Pimpinan Partai (DPP) Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan berkomentar mengenai rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang bakal memanggil Effendi Simbolon.

Adapun DPP PDI-P akan memanggil Effendi Simbolon setelah mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI).

Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, setiap partai politik memiliki mekanisme masing-masing terhadap tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh kadernya.

"Saya pikir itu bukan ranah kita untuk mengomentari, masing-masing partai politik punya mekanisme," kata Sufmi Dasco sat ditemui usai menghadiri acara konsolidasi akbar pengurus Gerindra Tangerang Raya di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Minggu (9/7/2023).

"Kita tidak berkomentar lebih jauh soal itu," imbuhnya.

Baca juga: Effendi Simbolon Dipanggil DPP PDI-P Usai Undang Menhan, Prabowo: Bukan Urusan Saya

Sanada dengan itu, Prabowo Subianto enggan mencampuri urusan internal DPP PDI-P yang bakal memanggil Effendi Simbolon. Menurut Prabowo, pemanggilan Effendi Simbolon oleh DPP PDI-P bukan urusannya.

“Itu urusan, bukan urusan saya,” kata Prabowo.

Prabowo Subianto pun menjelaskan, kehadirannya di acara PSBI hanya memenuhi undangan. Ia tidak memiliki maksud lain terhadap undangan tersebut.

“Ya saya kan diundang acara kebudayaan, acara adat, ya saya harus hormati orang yang ngundang, kan gitu,” tutur Menteri Pertahanan (Menhan) itu.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, Effendi dipanggil untuk dimintai klarifikasi atas perbuatannya itu.

"Pak Komarudin Watubun selaku ketua DPP Bidang Kehormatan juga akan melakukan klarifikasi, karena kami ini kan Partai Demokrasi Indonesia, sehingga semuanya akan dilakukan klarifikasi agar disiplin partai ditegakkan," kata Hasto di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Baca juga: PDI-P Panggil Effendi Simbolon Jelaskan Maksud Undang Prabowo di Acara PSBI

Hasto menjelaskan, setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, semua kader PDI-P harus satu suara.

Jika ada kader yang tidak memberikan dukungan, maka DPP Bidang Kehormatan PDI-P akan melakukan tugasnya untum menegakkan disiplin partai.

"Kedisplinan partai ini sesuatu yang sifatnya mutlak karena PDI Perjuangan adalah partai ideologi berdasadka Pancasila dan keputusan sudah diambil sehingga seluruhnya wajib," kata Hasto.

Hasto pun tidak mau berspekulasi mengenai kabar yang menyebut Effendi telah bergabung ke Partai Gerindra.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com