Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaleidoskop 2022: Kisah Nyanyian Effendi Simbolon soal "TNI Gerombolan dan Ormas" yang Memicu Prajurit Bergerak

Kompas.com - 23/12/2022, 13:59 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengerahkan prajuritnya untuk ramai-ramai mengecam anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Effendi Simbolon menjadi salah satu hal yang menyita perhatian publik pada 2022.

Pengerahan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) oleh Dudung buntut dari pernyataan Effendi yang menyebut TNI seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas) karena muncul ketidakpatuhan di tubuh TNI.

Baca juga: Nyanyian Gerombolan dan Ormas Effendi Simbolon, Kritik untuk TNI

Effendi mengatakan hal itu karena mencium adanya ketidakharmonisan di tubuh TNI, usai mendapati Dudung tidak pernah datang rapat yang dihadiri Panglima TNI saat itu, Jenderal Andika Perkasa. Sebaliknya, Andika juga tidak pernah datang ketika ada rapat ataupun event yang dihadiri Dudung.

Perkataan 'TNI seperti gerombolan dan ormas' pun keluar dari mulut Effendi pada awal September 2022. Omongan Effendi dalam rapat itu berujung pada kecaman dari prajurit TNI hingga ancaman pembunuhan.

Awal mula

Pada 5 September 2022, Effendi Simbolon menghadiri rapat pembahasan anggaran antara Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), serta TNI.

Saat itu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hadir. Sedangkan dari Kemenhan diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.

Selain keduanya, semua kepala staf angkatan hadir kecuali Dudung.

Awalnya, Effendi geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI.

Selanjutnya, Effendi menyoroti pihak yang tidak menghadiri rapat tersebut, yaitu Dudung. Padahal, Andika, Kepala Staf Angkatan Laut (yang kini menjabat Panglima TNI) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I.

Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI.

Baca juga: KSAD Dudung Anggap Kecaman Prajurit ke Effendi Simbolon Hal Wajar

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Dia menilai, perlu dilakukan rapat khusus yang menghadirkan semua petinggi TNI, termasuk Dudung.

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.

Dilaporkan ke MKD dan disuruh minta maaf

Pernyataan Effendi soal 'TNI kayak gerombolan' berujung pada pelaporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh sejumlah ormas, salah satunya Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK). Laporan tersebut dilayangkan pada 13 September 2022.

"Saya menerima berkas Bapak (Ketua Umum DPP GMPPK). Tanggal surat pengaduan 13 September 2022. Identitas teradu Dr Effendi Muara Sakti Simbolon, nomor anggota A-163 Dapil Jakarta III, Fraksi PDI Perjuangan," kata Wakil Ketua MKD Nazarudin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com