Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc
Pengajar Lemhannas

Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional di Lemhannas

Menuju Indonesia Adil Makmur dan Digdaya

Kompas.com - 09/07/2023, 08:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DUA ribu kilometer dari Indonesia, nun di sebelah timur Madagaskar, terdapat negara kepulauan bernama Mauritius. Terdiri dari kumpulan pulau vulkanik dengan segala keindahan alamnya, yang hampir mirip dengan negara kita.

Inilah negara terkuat dan terkaya di Afrika, dengan pendapatan penduduk per kapita 19.600 dollar AS. Padahal mereka tak memiliki minyak dan mineral untuk ditambang.

Namun negara mungil ini sanggup menyediakan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi, termasuk transportasi dari rumah ke semua sekolah.

Pendidikan adalah pelayanan yang disediakan pemerintah Mauritius untuk rakyat secara cuma-cuma dan tidak seperti barang yang diperjualbelikan.

Tersedia juga layanan medis gratis bagi setiap penduduknya, termasuk operasi bedah jantung yang memerlukan biaya besar.

Di sini, tidak ada bisnis untuk urusan kesehatan rakyat. Perkara tempat tinggal, 90 persen penduduknya sudah memiliki rumah sendiri.

Tidak ada keluarga tunawisma, atau keluarga yang mengeluhkan harga tanah dan properti yang tinggi.

Memang tak sepadan membandingkan Indonesia dengan Maurutius, yang luas total wilayahnya sekitar 2.040 kilometer persegi atau sekitar 790 mil persegi.

Sementara kepulauan Indonesia membentang dengan luas 1.904.569 kilometer persegi atau sekitar 735.358 mil persegi.

Hal menarik lain dari Mauritius, Presiden Dr. Ameenah Gurib-Fakim, doktor di bidang kimia organik, punya ujaran yang cukup terkenal di sana, “Dunia politik yang memilihku, bukan aku yang memilihnya.”

Berbanding terbalik dengan situasi di negara kita, di mana oknum para pejabatnya berharap dipilih oleh rakyat, dan setelah menjabat, mereka sibuk dengan urusannya sendiri.

Sebagai bangsa yang hidup dalam sebuah negara, maka dalam skala kepemimpinan nasional, bangsa Indonesia takkan lepas dari sistem yang telah disepakati bersama dalam menjaring calon pemimpin nasional yang akan menentukan arah masa depan.

Oleh karena bangsa ini telah menyepakati sistem demokrasi dalam memilih para calon pemimpin nasionalnya, maka sudah tentu rakyat Indonesia harus cerdas dan jeli dalam mencari para calon pemimpin.

Harapannya, masa depan kita mendapat gambaran keadaan yang jelas apabila para pemimpin yang dipilih itu, dapat menjalankan amanah rakyat dan sesuai dengan keinginan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Tentang kriteria pemimpin

Tentu tidak salah, apabila sebagai anak bangsa yang baik, kita memiliki kriteria pemimpin nasional yang diidamkan sesuai adicita bersama.

Bangsa ini jelas berharap, bahwa calon pemimpin nasional yang terpilih nanti akan berpihak pada tujuan dan kepentingan nasional negeri ini secara selaras, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan, dan bertanggungjawab dengan kepribadian yang bijaksana.

Walaupun tentu saja, memilih pemimpin yang berkriteria seperti itu, bisa menjadi suatu proses yang teramat pelik. Nyaris seperti mencari jarum dalam sekam.

Untuk menentukannya, menurut pandangan saya, terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur sebagai pertimbangan.

Kesatu, berintegritas. Calon pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi dan senantiasa bersikap jujur, adil, dan transparan dalam tindakan dan keputusannya.

Mereka tidak boleh terlibat praktik korupsi, nepotisme, atau tindakan yang merugikan kepentingan nasional.

Kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang kepentingan nasional. Seorang calon pemimpin harus memiliki pemahaman luas dan mendalam tentang dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan nasional dan internasional.

Mereka harus mampu memahami dan mengatasi tantangan dan peluang yang dihadapi negara dalam orientasi kedaulatan, kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyatnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, berkomitmen terhadap kepentingan nasional. Calon pemimpin harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kepentingan nasional yang tidak dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik tempat ia berafiliasi.

Mereka harus siap mengambil keputusan tersulit dan mengambil tanggung jawab atas dampaknya terhadap kepentingan nasional yang ditumpukan pada empat konsensus dasar nasional (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika).

Keempat, memiliki kemampuan memimpin yang kuat dan manajerial, agar bisa mengelola sumber daya alam dan manusia secara mangkus.

Mereka juga harus mampu membangun tim, bekerjasama dengan berbagai pihak, serta merumuskan strategi jitu guna mencapai kepentingan nasional.

Kelima, punya visi dan pemikiran jangka panjang. Calon pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan pemikiran jangka panjang untuk mengembangkan dan memajukan negara.

Mereka harus sanggup merumuskan rencana dan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang berkelanjutan.

Keenam, memilki kepekaan dan cepat tanggap terhadap aspirasi rakyat. Seorang calon pemimpin harus mampu mendengarkan dan menanggapi aspirasi rakyat dengan baik.

Mereka harus memahami dan mewakili kepentingan masyarakat secara luas, terutama yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Ketujuh, memiliki kemampuan diplomasi dan hubungan internasional yang kuat. Memiliki kemampuan diplomasi yang baik dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan negara lain, akan menentukan dinamika keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Karena mau tidak mau, suka atau tidak, bangsa Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia yang dinamis.

Calon pemimpin nasional harus dapat berkomunikasi dan bernegosiasi secara tepat guna untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasionalnya di tingkat internasional.

Seluruh kriteria tersebut, saya pikir dapat digunakan sebagai acuan menilai dan memilih calon pemimpin nasional yang diharapkan dapat berpihak secara selaras dan berwatak teguh pada kepentingan nasional Indonesia.

Namun, penting juga untuk melihat catatan kinerja dan rekam jejak calon pemimpin dalam memastikan bahwa mereka telah membuktikan komitmen dan konsistensinya terhadap kepentingan nasional.

Urgensi kepemimpinan Nasional

Membangun Indonesia yang adil, makmur, dan digdaya, adalah tujuan yang sangat penting. Maka calon pemimpin nasional berikutnya, harus sanggup menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusannya. Membangun institusi kuat, melawan korupsi, dan memperkuat aturan hukum bagi semua starata masyarakat.

Ia juga mesti bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Mengembangkan kebijakan dan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat sektor swasta.

Pendidikan berkualitas tentu merupakan sektor yang tak bisa diabaikan. Pemimpin nasional harus mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh negeri.

Berinvestasi dalam fasilitas pendidikan, melatih guru yang berkualitas, dan mengembangkan kurikulum yang cermat, akan sangat membantu memastikan bahwa semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik.

Sebagaimana yang telah dilakukan Mauritius, kesehatan yang merata adalah harga yang tak bisa ditawar.

Meningkatkan akses ke layanan kesehatan dasar dan meningkatkan infrastruktur kesehatan di seluruh negeri, jadi tantangan tersendiri bagi siapa pun yang ingin menjadi pemimpin nasional.

Investasi dalam fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan promosi kesadaran akan pentingnya kesehatan, jelas akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus utama semua negara modern, tak ayal perlu dicarikan jalan keluarnya.

Seorang pemimpin nasional mesti mengadopsi kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan secara berarti.

Program-program sosial yang menyediakan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan akses ke pekerjaan yang layak, dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi--yang kian meningkat tajam belakangan ini.

Isu keberlanjutan lingkungan yang terus bergaung di seantero dunia, juga tak bisa dianggap remeh.

Melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan menerapkan praktik pembangunan yang berkelanjutan, sebenarnya bisa jadi fokus utama kerja kepemimpinan nasional.

Melestarikan hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mempromosikan energi terbarukan akan membantu menjaga lingkungan Indonesia untuk generasi mendatang, mengingat negara ini termasuk bagian dari paru-paru dunia, selain wilayah Amazon.

Satu hal yang perlu dicamkan oleh pemimpin nasional, ia berkepentingan untuk memberdayakan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan negara.

Melibatkan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan pemuda dalam proses pembuatan kebijakan, akan memperkuat demokrasi dan menciptakan negara yang lebih inklusif.

Terlebih lagi, pola itu merupakan langkah paling strategis untuk mengamalkan sila keempat Pancasila.

Sebagai garda depan pertumbuhan negara, seorang pemimpin nasional wajib mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi di berbagai sektor.

Investasi dalam riset dan pengembangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Perjalanan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan digdaya, jelas membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan rakyat yang mengamanahkan pengurusan negara Indonesia, secara demokratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com