Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc
Pengajar Lemhannas

Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional di Lemhannas

Menuju Indonesia Adil Makmur dan Digdaya

Kompas.com - 09/07/2023, 08:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat sektor swasta.

Pendidikan berkualitas tentu merupakan sektor yang tak bisa diabaikan. Pemimpin nasional harus mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh negeri.

Berinvestasi dalam fasilitas pendidikan, melatih guru yang berkualitas, dan mengembangkan kurikulum yang cermat, akan sangat membantu memastikan bahwa semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik.

Sebagaimana yang telah dilakukan Mauritius, kesehatan yang merata adalah harga yang tak bisa ditawar.

Meningkatkan akses ke layanan kesehatan dasar dan meningkatkan infrastruktur kesehatan di seluruh negeri, jadi tantangan tersendiri bagi siapa pun yang ingin menjadi pemimpin nasional.

Investasi dalam fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan promosi kesadaran akan pentingnya kesehatan, jelas akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus utama semua negara modern, tak ayal perlu dicarikan jalan keluarnya.

Seorang pemimpin nasional mesti mengadopsi kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan secara berarti.

Program-program sosial yang menyediakan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan akses ke pekerjaan yang layak, dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi--yang kian meningkat tajam belakangan ini.

Isu keberlanjutan lingkungan yang terus bergaung di seantero dunia, juga tak bisa dianggap remeh.

Melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan menerapkan praktik pembangunan yang berkelanjutan, sebenarnya bisa jadi fokus utama kerja kepemimpinan nasional.

Melestarikan hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mempromosikan energi terbarukan akan membantu menjaga lingkungan Indonesia untuk generasi mendatang, mengingat negara ini termasuk bagian dari paru-paru dunia, selain wilayah Amazon.

Satu hal yang perlu dicamkan oleh pemimpin nasional, ia berkepentingan untuk memberdayakan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan negara.

Melibatkan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan pemuda dalam proses pembuatan kebijakan, akan memperkuat demokrasi dan menciptakan negara yang lebih inklusif.

Terlebih lagi, pola itu merupakan langkah paling strategis untuk mengamalkan sila keempat Pancasila.

Sebagai garda depan pertumbuhan negara, seorang pemimpin nasional wajib mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi di berbagai sektor.

Investasi dalam riset dan pengembangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Perjalanan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan digdaya, jelas membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan rakyat yang mengamanahkan pengurusan negara Indonesia, secara demokratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com