Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 99 Persen Enggak Ada Masalah, Papua Aman-aman Saja

Kompas.com - 07/07/2023, 23:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan respons saat ditanya mengenai kondisi Papua secara keseluruhan dan konflik di Bumi Cendrawasih itu.

Menurut Presiden, semua pihak harus melihat Papua dari sisi yang positif.

Presiden juga menegaskan tidak perlu membesar-besarkan persoalan kecil di Papua.

"Enggak, kita jangan selalu (melihat negatif), kita harus selalu melihat yang positifnya. Anak-anak muda yang di industri kreatif, anak-anak muda yang kreatif ini harus dilihat positifnya. Jangan dilihat (negatif)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Waibu Agro Eduwisata di Kabupaten Jayapura, Papua, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/7/2023) malam.

Baca juga: Seret Jokowi dalam Eksepsinya, Johnny Plate Kirim Sinyal Ada Pelaku Lain

"Karena memang secara umum, 99 persen itu enggak ada masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, di manapun di Papua kan juga aman-aman saja," kata dia.

Presiden menyebutkan, pelaksanaan sejumlah kegiatan saat dirinya berada di Papua berlangsung secara aman.

Misalnya, saat Papua Street Carnival bisa dilakukan secara lancar. Saat rombongannya melakukan makan malam di restoran pun tidak ada persoalan keamanan.

"Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga enggak ada masalah. Ya kan. Kita malam makan di restoran juga enggak ada masalah. Jangan dikesankan justru yang dibesarkan yang negatif-negatif. Itu merugikan Papua sendiri," kata Jokowi.

Baca juga: Masih Tunggu Titah Jokowi, PSI Tak Mau Cepat-cepat Dukung Capres

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga memberikan pandangannya soal pemekaran provinsi di Papua.

Menurut Presiden Jokowi, pemekaran membuat kontrol pemerintah daerah kepada masyarakat semakin dekat.

Sehingga, semestinya pelayanan kepada warga juga semakin baik.

Selain itu, pemekaran juga diharapkan akan mempercepat pembangunan di Papua.

"Bayangkan (kalau) dulu. Ibu kota di Jayapura, yang di Merauke kalau ingin mendapatkan pelayanan dari provinsi datang, jauh banget. Ini sudah ada di Merauke di Papua Selatan bisa di Merauke, Boven Digoel, mana lagi empat kabupaten yang ada di Papua Selatan. Bisa dilayani di Merauke," papar Jokowi.

"Tidak usah ke Jayapura . Agar mempercepat pelayanan, mempercepat pembangunan," tambah dia.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi berada di Papua sejak Kamis (5/7/2023).

Halaman:


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com