Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

Dari Pandemi ke Endemi Covid-19: Liminalitas, Manusia, dan Peradaban Baru

Kompas.com - 04/07/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.

Melalui Keppres tersebut, status pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan telah berakhir sejak 21 Juni 2023. Statusnya diubah menjadi penyakit endemi (Kompas.com, 30 Juni 2023).

Sepatutnya kita bersyukur. Bencana yang menguras energi, pikiran, dan “memakan” hati telah berlalu. Perang tanpa tahu posisi musuh. Tahu-tahu nyawa melayang. Kematian susul-menyusul dalam waktu cepat.

Kesedihan demi kesedihan telah kita lewati. Namun, begitu banyak pula pelajaran berharga yang tak boleh lenyap begitu saja, yang mestinya membuat kita memiliki sistem imun, baik dimensi jiwa maupun raga, yang lebih baik pada masa depan.

Menurut catatan saya, meski sudah menghebohkan dunia sejak akhir 2019, Indonesia pertama kali mengonfirmasi secara resmi kasus Covid-19 pada Senin, 2 Maret 2020.

Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun.

Mitos Indonesia “kebal” virus Corona pun patah. Ternyata virus tersebut tidak mati saat masuk kawasan Indonesia yang beriklim tropis. Virus lalu menyebar ke segala arah dalam waktu cepat.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lalu menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Virus tersebut telah menyerang hampir seluruh permukaan bumi.

Tak ada negara dan bangsa yang digdaya. Eropa yang dikenal pusat kemajuan, Amerika Serikat yang dijuluki adidaya, kalang kabut.

Covid-19 membunuh puluhan juta manusia tanpa suara. Covid-19 benar-benar tak mengenal suku, agama, ras, golongan sosial, dan kebangsaan.

Kematian yang susul-menyusul, yang massal dan dalam jangka waktu cepat, tentu bukan kematian wajar. Pasti kematian akibat bencana. Kematian yang sesungguhnya bisa dicegah.

Bukankah tugas negara modern di antaranya adalah melindungi rakyat dari bencana dan kematian tak wajar lain?

Bahkan, negara dibiayai dan wajib mengusut kematian warganya yang ditengarai tak wajar. Wajib pula menghukum pelakunya.

Meski kematian akibat Covid-19 tak bisa diadili, tetap saja setiap kematian akibat Covid-19 adalah kematian seorang warga negara. Yang sarat pesan, sekaligus mengingatkan bahwa negara wajib melindungi warganya.

Negara wajib menjauhkan warganya dari bencana apapun dan kematian tak wajar lain. Meski biayanya tak murah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com