Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi akan Shalat Idul Adha di Halaman Istana Yogyakarta bersama Warga

Kompas.com - 28/06/2023, 21:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dijadwalkan melaksanakan shalat Idul Adha 1444 Hijriah di halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Kamis (29/6/2023), besok.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

"Besok Bapak Presiden akan salat Idul Adha di halaman depan Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta," ujar Bey dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (28/6/2023).

Baca juga: Presiden Jokowi Kurban 2 Sapi di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo

Lebih lanjut, Bey mengatakan bahwa shalat Idul Adha tersebut terbuka untuk umum. Menurut rencana, shalat tersebut dimulai pada pukul 06.30 WIB.

"Presiden akan shalat bersama masyarakat sekitar," imbuhnya.

Pada shalat Idul Adha tersebut, Jauhar Mustofa akan bertindak selaku imam sekaligus khatib. Sehari-hari ia bertugas sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam di Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Agama.

Baca juga: Libur Sekolah dan Idul Adha, Jumlah WNI yang Berangkat ke Luar Negeri Meningkat

Adapun yang menjadi tema khotbah yakni "Semangat Berkurban dan Ketaatan Nabi Ismail AS".

Maulana Hasbulloh akan bertindak sebagai bilal dan memandu kumandang takbir.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan menunaikan ibadah shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Kamis pagi.

Usai shalat, Ma'ruf dijadwalkan akan melakukan penyerahan hewan kurban berupa sapi kepada panitia kurban masjid Istiqlal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com